Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPRD Bandung Barat Ingatkan Sejumlah PR Pembangunan Daerah

I
Ijang Samsu RijalEditor: Asep
|08:05 WIB
Bagikan:
DPRD Bandung Barat Ingatkan Sejumlah PR Pembangunan Daerah
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi.

PASUNDANEKSPRES.ID - Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD Bandung Barat.

Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel dan transparan.

Namun, ia menegaskan bahwa opini WTP tidak dapat dimaknai sebagai indikator bahwa seluruh persoalan pembangunan daerah telah terselesaikan. Menurutnya, opini tersebut hanya berkaitan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan ukuran langsung terhadap kualitas pelayanan publik maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. "DPRD mengapresiasi capaian ini sebagai prestasi bersama. Namun, kita juga harus melihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Masyarakat menilai keberhasilan pemerintah bukan hanya dari laporan keuangan yang baik, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya," kata Asep.

Ia menilai sejumlah persoalan di sektor infrastruktur masih menjadi perhatian masyarakat. Kondisi jalan yang memerlukan peningkatan kualitas, perbaikan jaringan irigasi, serta pemerataan infrastruktur pelayanan publik dinilai perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.

Menurut Asep, pembangunan infrastruktur yang memadai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Bandung Barat Dorong Tingkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, serta penguatan layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.

Pada sektor keagamaan, Asep meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera menuntaskan regulasi turunan mengenai pesantren melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Pesantren. Ia menilai regulasi tersebut penting sebagai dasar hukum dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan pesantren. "Kita memiliki ratusan pesantren yang berkontribusi besar dalam membangun moral dan karakter generasi muda di Kabupaten Bandung Barat. Karena itu, Peraturan Bupati tentang Pesantren harus segera dituntaskan agar dukungan pemerintah terhadap pesantren memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan berkelanjutan," ujarnya.

Asep juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu menciptakan aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Di sektor pertanian dan peternakan, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat program ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas petani dan peternak, memperluas akses permodalan, menjaga stabilitas harga komoditas, serta melindungi lahan pertanian produktif.

Sementara pada bidang ketenagakerjaan, pemerintah daerah didorong menghadirkan kebijakan yang lebih konkret untuk menekan angka pengangguran melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri, peningkatan keterampilan generasi muda, dan perluasan kesempatan kerja.

Asep menegaskan DPRD Kabupaten Bandung Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. "Ke depan, tantangan kita bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan tata kelola keuangan yang baik mampu diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.(ijr/sep)

Berita Terbaru

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Banjir Cipatujah Tasikmalaya Tutup Akses Antarkecamatan, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Jawa Barat10 menit lalu
Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional30 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional32 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional33 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional34 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional37 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline38 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional46 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional47 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional51 menit lalu