Pemkab Didesak Atasi Krisis Eceng Gondok di Waduk Saguling
PASUNDANEKSPRES.ID - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan persoalan lingkungan di wilayah Bandung Barat, salahsatu contohnya di Waduk Saguling.
Ia menilai berbagai persoalan seperti eceng gondok di Waduk Saguling, kebersihan lingkungan, hingga ancaman penyakit berbasis lingkungan tidak akan pernah tuntas jika pemerintah hanya menunggu tanpa tindakan nyata.
"Persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan saling lempar tanggung jawab. Semua pihak harus bergerak bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun tokoh masyarakat. Jangan hanya berpangku tangan melihat masalah terus menumpuk," tegas Sandi kepada Pasundan Ekspres, Senin (18/5/2026).
Eceng Gondok di Waduk Saguling Belum Tertangani Secara Optimal
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai lemahnya koordinasi antarinstansi membuat penanganan lingkungan berjalan tanpa arah yang jelas. Salah satu persoalan yang disorotinya adalah keberadaan eceng gondok di Waduk Saguling yang hingga kini dinilai belum tertangani secara optimal.
Sandi juga mendesak PT PLN Indonesia Power agar segera mengambil langkah konkret dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan eceng gondok yang semakin meluas dan mengganggu ekosistem serta aktivitas masyarakat sekitar.
"Indonesia Power jangan hanya hadir dalam rapat. Harus ada tindakan nyata di lapangan dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan eceng gondok," ujarnya.
Ia turut mengungkapkan bahwa Asep Ismail sempat meninjau langsung kondisi lingkungan di lapangan dan mendapati situasi yang memprihatinkan.
"Pak Wakil Bupati turun langsung dan melihat sendiri kondisi di lapangan. Ini bukti bahwa persoalan lingkungan kita sangat serius," katanya.
Menurut Sandi, masyarakat sebenarnya siap terlibat dalam menjaga lingkungan apabila pemerintah hadir secara konsisten melalui arahan, pendampingan, dan keteladanan.
"Kalau masyarakat dibimbing secara istiqomah, mereka pasti ikut. Yang dibutuhkan bukan hanya bantuan materi, tetapi kehadiran pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif dan semangat gotong royong," ungkapnya.
Ia menilai nilai-nilai gotong royong seperti silih asah, silih asuh, dan silih asih mulai terkikis akibat birokrasi yang terlalu administratif namun minim sentuhan sosial.
"Kesadaran bernegara itu bukan saling melempar tanggung jawab. Semua harus sadar peran masing-masing dalam menjaga lingkungan," tandasnya.
Sandi pun mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, Forkopimda, hingga Forkopimcam saat ini sedang dipertaruhkan. Karena itu, aspirasi warga harus dijawab dengan langkah nyata dan solusi konkret.
"Permasalahan lingkungan sudah terlalu menumpuk. Pemerintah harus hadir dengan solusi teknis dan teknokratis yang konkret, bukan sekadar rutinitas administratif," pungkasnya.(ijr/sep)
