Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Terapkan WFH di Pemda Bandung Barat, Jeje: Bukan Berarti Santai di Rumah

I
Ijang Samsu RijalEditor: Asep
|03:40 WIB
Bagikan:
Terapkan WFH di Pemda Bandung Barat, Jeje: Bukan Berarti Santai di Rumah
DIWAWANCARAI: Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail saat diwawancarai awak media terkait kebijakan kerja Work From Home (WFH) yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Rabu (8/4/2026). Ijang Samsu Rijal/Pasundan Ekspres

PASUNDANEKSPRES.ID - Kebijakan kerja Work From Home (WFH) segera diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kebijakan skema kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda KBB akan diberlakukan mulai dari Jumat (10/4/2026).

"Skema kerja WFO dan WFH ini komposisinya 50%:50% dan mulai diberlakukan setiap hari Jumat dan akan dimulai dari minggu ini," kata Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/1031/Bag Orgs tertanggal 6 April 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Jeje mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus upaya mendorong efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja aparatur. Kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, tetapi bagian dari transformasi budaya kerja ASN agar lebih adaptif, produktif, dan tetap akuntabel. "Kami juga ingin mendorong efisiensi belanja daerah, termasuk penghematan energi di lingkungan perkantoran," sambungnya.

Ia menjelaskan, pengaturan teknis pembagian pegawai WFO dan WFH diserahkan kepada masing-masing kepala perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.

Pada aturan tersebut, ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, seperti melakukan absensi melalui aplikasi SMART, menjalankan tugas sesuai target kinerja, serta melaporkan hasil kerja harian melalui sistem e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Pegawai juga harus siap dihubungi dan hadir ke kantor apabila dibutuhkan. Jadi WFH itu bukan berarti santai di rumah, disiplin dan profesional tetap harus diterapkan," imbuhnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya pengawasan kinerja selama kebijakan ini berjalan. Kepala perangkat daerah diminta aktif memantau capaian kerja pegawai serta memastikan output sesuai standar yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga diarahkan untuk menekan beban operasional perkantoran. Setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan monitoring penggunaan listrik, air, dan fasilitas kantor lainnya, serta melaporkannya secara berkala sebagai bahan evaluasi.

Namun demikian, tidak semua ASN dapat menjalankan WFH. Unit pelayanan publik langsung tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu sejumlah jabatan dan unit strategis seperti pimpinan tinggi pratama, camat, layanan kesehatan, pendidikan, kebersihan, Satpol PP, Disdukcapil, Diskominfotik, Perizinan, pengujian kendaraan, unit layanan Disnaker, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap menjalankan WFO penuh. "Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan dievaluasi secara berkala dengan melihat efektivitasnya di lapangan," tandasnya.(ijr/sep)

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang12 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta12 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional15 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional15 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang17 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional18 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional18 jam lalu
Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional18 jam lalu
Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Nasional19 jam lalu