Wacana Pembentuk DOB Kota Lembang Kembali Bergulir

PASUNDANEKSPRES - Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Lembang kembali digulirkan Komite Pemekaran Kota Lembang. Usulan tersebut disebut bukan semata persoalan politik, melainkan lahir dari keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan dan minimnya dampak pembangunan bagi masyarakat di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Ketua Komite Pemekaran Kawasan Bandung Utara dan Inisiator Komite Pemekaran Kota Lembang Agoeng Dharsono mengatakan, gagasan pemekaran sebenarnya sudah muncul sejak lama. Menurutnya, Jawa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa dan wilayah yang sangat luas saat ini hanya memiliki 27 kabupaten/kota.

"Dasar dari pemekaran ini karena keprihatinan kami melihat kondisi kerusakan lingkungan dan sumber daya manusia di Kawasan Bandung Utara, khususnya Lembang. Jadi bukan karena Kabupaten Bandung Barat tidak baik, tetapi kami ingin menjaga wilayah Lembang dan KBU yang kerusakannya sudah sangat masif," ujarnya.

Ia menilai kerusakan lingkungan di wilayah utara terus terjadi akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi kawasan pegunungan untuk kepentingan komersial.

"Gunung dijadikan kawasan usaha, penebangan pohon ilegal dan pembalakan hutan terus terjadi. Akibatnya ketika banjir terjadi, Lembang selalu dituding menjadi penyebabnya," katanya.

Menurutnya, usulan pemekaran Kota Lembang juga pernah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat. Saat itu, Gubernur Jawa Barat disebut mengusulkan pemekaran 17 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ia menjelaskan, secara legal formal kajian pemekaran dilakukan oleh tim independen Forkodetada, bukan semata hasil kajian komite pemekaran.

"Kami hanya sebagai inisiator yang mengajukan keinginan masyarakat. Dari hasil kajian, Lembang dinilai layak menjadi kota madya," katanya.

Ia mengatakan, Lembang masuk lima besar usulan DOB di Jawa Barat. Namun untuk menjadi kota madya, syarat minimal empat kecamatan harus dipenuhi. Saat ini wilayah calon Kota Lembang baru mencakup Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua.

"Karena itu dulu muncul rencana pemekaran Kecamatan Lembang dan Maribaya. Kecamatan Lembang sendiri terlalu besar dengan 16 desa," ucapnya.

Selain faktor lingkungan, komite pemekaran juga menyoroti kontribusi besar wilayah Lembang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun menurutnya, besarnya PAD tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di wilayah penyumbang.

"PAD terbesar itu tidak otomatis kembali ke wilayah penyumbang karena disubsidikan untuk pemerataan. Akibatnya pembangunan di wilayah KBU stagnan," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat lokal selama ini hanya menjadi penonton di daerah wisata miliknya sendiri.

"Lembang ini daerah wisata, tetapi masyarakatnya hanya jadi tamu di rumah sendiri. Pembangunan ada, tapi warga lokal hanya jadi pekerja kasar," ujarnya.

Menurutnya, gagasan pemekaran Kota Lembang sebenarnya sudah muncul sejak era Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ridwan Kamil. Bahkan saat itu lahir Peraturan Daerah Kawasan Bandung Utara (Perda KBU) untuk menjaga kelestarian kawasan.

"Perda KBU itu seharusnya dijaga, bukan malah dilanggar oleh oknum di pemerintahan sendiri," katanya.

Ia menyebut proses administratif usulan DOB Kota Lembang juga sudah berjalan sejak 2020. Saat itu, usulan telah dibahas dalam pleno DPRD Kabupaten Bandung Barat bersama Komisi I, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan.

"Hasil pleno waktu itu menyepakati pembentukan pansus pemekaran Kota Lembang dan keluar nota komisi untuk disampaikan ke pimpinan DPRD," ujarnya.

Namun proses tersebut terhenti karena saat itu Bupati Bandung Barat masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kini, dengan kepemimpinan Bupati Bandung Barat definitif yang dipimpin Jeje Ritchie Ismail pihaknya berencana kembali menggulirkan usulan pemekaran melalui DPRD Kabupaten Bandung Barat.

"Ini aspirasi masyarakat dan harus diplenokan kembali. Nanti kembali lagi kepada bupati dan DPRD apakah akan membentuk pansus atau tidak," katanya.

Ia menegaskan, perjuangan pembentukan Kota Lembang bukan untuk memisahkan diri secara emosional dari Kabupaten Bandung Barat, melainkan demi mendorong pemerataan pembangunan dan perlindungan lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

"Kalau Bandung Barat dibangun dengan baik tentu tidak perlu pemekaran. Tapi kalau secara kajian kami dinilai mampu menjadi DOB sendiri, kenapa tidak diperjuangkan," pungkasnya.(ijr/sep)