Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

4 Tuntutan APJII, Salah Satunya Untuk Bekukan Izin Ritel Starlink Indonesia!

F
Fahrizal Abdul MEditor: Fahrizal Abdul M
|23:37 WIB
Bagikan:
4 Tuntutan APJII, Salah Satunya Untuk Bekukan Izin Ritel Starlink Indonesia!
Tuntutan APJII yang salah satunya untuk bekukan izin ritel dari Starlink Indonesia. (screenshot @starlink.com)

PasundanEkspres - Starlink baru saja mulai melayani pelanggan ritel di Indonesia. Namun, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendesak agar pemerintah segera membekukan izin tersebut. Pembekuan izin penjualan langsung atau ritel untuk layanan Starlink ini merupakan salah satu dari empat rekomendasi APJII kepada pemerintah.

"APJII mengusulkan pemerintah meninjau ulang lisensi Starlink serta tindakan tegas dari pemerintah untuk memperhatikan kepatuhan terhadap aturan dan kondisi yang telah ditetapkan," ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif dalam konferensi pers secara virtual, Senin (27/5/2024).

APJII menyoroti Starlink belum memiliki Network Operation Center (NOC) di Indonesia. Padahal, itu merupakan salah satu syarat penyelenggara jasa internet saat melakukan Uji Laik Operasi (ULO) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi baru mengimbau kepada Starlink untuk membangun NOC di Indonesia setelah diresmikan oleh CEO SpaceX Elon Musk.

"Hal ini menimbulkan kekhawatiran APJII bahwa pemerintah telah melakukan diskriminatif dan mengabaikan peran serta kontribusi ISP lokal yang selama ini telah memenuhi standar regulasi yang ketat," lanjutnya.

APJII menilai pemerintah juga tidak tegas dalam pengoperasian Starlink yang baru saja masuk ke pasar ritel Indonesia. Menurut APJII, Starlink yang merupakan layanan internet berbasis satelit itu bisa mematikan penyelenggara jasa internet (ISP) di daerah.

"Kehadiran Starlink di daerah pedesaan berpotensi mengurangi keberagaman dan pilihan layanan bagi masyarakat setempat, serta dapat mengancam keberlangsungan ISP lokal," ucapnya.

Dengan berbagai polemik kehadiran Starlink ini, APJII pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Harapannya ini menjadi perhatian akan nasib industri telekomunikasi di masa mendatang.

Berikut 4 rekomendasi APJII ke pemerintah terkait Starlink Indonesia:

1. Pembekuan izin penjualan langsung (ritel) untuk layanan Starlink hingga regulasi yang lebih jelas diterapkan.

2. APJII berharap pemerintah membuka kembali diskusi dan mempertimbangkan ulang keputusan terkait lisensi Starlink, pembagian wilayah cakupan operasional, dan kewibawaan perizinan dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

3. Mengajak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang adil dan bijak demi menjaga keseimbangan serta kesehatan industri telekomunikasi di Indonesia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

4. Jika pemerintah tidak mampu mengatur persaingan dan menjaga kesehatan industri, APJII menuntut agar pungutan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Universal Service Obligation (USO) dihentikan.

Berita Terbaru

Profil Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang Diusulkan Isi Kursi Wapres

Profil Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI yang Diusulkan Isi Kursi Wapres

Nasional4 menit lalu
Melihat Kondisi TPA Panembong di Subang Setelah Tak Difungsikan

Melihat Kondisi TPA Panembong di Subang Setelah Tak Difungsikan

Subang7 menit lalu
Trump Cari Prabowo di Tengah KTT ASEAN-AS, Sebut Presiden RI Sahabat dan Pemimpin Hebat

Trump Cari Prabowo di Tengah KTT ASEAN-AS, Sebut Presiden RI Sahabat dan Pemimpin Hebat

Nasional8 menit lalu
Puting Beliung Bandung Selatan, Pemkab Tetapkan Tanggap Darurat

Puting Beliung Bandung Selatan, Pemkab Tetapkan Tanggap Darurat

Jawa Barat15 menit lalu
Enam Bulan, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan Rp2,4 Miliar

Enam Bulan, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan Rp2,4 Miliar

Headline16 menit lalu
Fenomena Fear of Missing Out (FOMO): Antara Motivasi dan Tekanan Sosial bagi Remaja

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO): Antara Motivasi dan Tekanan Sosial bagi Remaja

Opini18 menit lalu
Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Langsung Ajukan Banding

Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Langsung Ajukan Banding

Nasional21 menit lalu
Tips dari PLN UID Jabar agar Instalasi Listrik di Rumah Tetap Aman

Tips dari PLN UID Jabar agar Instalasi Listrik di Rumah Tetap Aman

Jawa Barat23 menit lalu
Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Nasional34 menit lalu
Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Headline36 menit lalu