Andhika Surya Gumilar Dukung Rencana Pembangunan Tahun 2027, Fokus Pendidikan hingga Infrastruktur Desa
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi V, Andhika Surya Gumilar, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat Tahun 2026 dalam Rangka Menyusun RKPD Tahun 2027. Musrenbang tersebut digelar pada Rabu (15/4/2026) di Bandung.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan seiring dengan paparan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menegaskan fokus pembangunan tahun 2027 akan diarahkan pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Andhika menilai, langkah pemerintah provinsi tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini banyak disampaikan melalui berbagai forum dan reses anggota dewan.
“Musrenbang ini sangat penting karena menjadi ruang sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kami di DPRD tentu mendukung program yang benar-benar menyentuh rakyat,” ujarnya Andhika Surya Gumilar Kamis (16/4/2026).
Andhika menyoroti sektor pendidikan yang dijadikan prioritas utama. Menurutnya, kebijakan memperluas akses pendidikan hingga jenjang SMA/SMK merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri berencana menempuh dua kebijakan utama, yakni pembangunan ruang kelas baru serta pemberian subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Selain pendidikan, Andhika juga mendukung prioritas layanan kesehatan yang menargetkan masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan secara layak. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sangat penting agar jaminan layanan kesehatan berjalan efektif.
“Layanan kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar. Maka sudah tepat jika menjadi prioritas utama pembangunan,” katanya.
Di sektor infrastruktur, Andhika menyambut baik fokus pembangunan jalan, irigasi, sarana air bersih, serta konektivitas antarwilayah hingga pelosok desa. Menurutnya, persoalan jalan rusak masih menjadi salah satu keluhan terbesar masyarakat di banyak daerah.
Ia juga mendukung arahan gubernur agar pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan minimal 7,5 persen anggaran infrastruktur dalam APBD guna mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kalau provinsi dan daerah bergerak bersama, pembangunan akan lebih cepat dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mendorong ekonomi daerah,” jelasnya.
Andhika menambahkan, pembangunan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama di kawasan desa, pesisir, dan pegunungan. Menurutnya, kemajuan daerah tidak boleh mengorbankan alam yang menjadi aset penting Jawa Barat.
Andhika berharap hasil Musrenbang 2027 tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(hdi/ysp)
