Anggota DPRD Kabupaten Subang Fraksi PDIP, H. Adik Minta Pemda Perhatikan Nelayan
Kesejahteraan Perlu Jadi Prioritas
SUBANG-Anggota DPRD Kabupaten Subang Fraksi PDIP, H. Adik meminta untuk memperhatikan nasib para nelayan ikan yang ada wilayah Pantai Utara (Pantura).
Adik mengatakan, sampai saat ini nelayan sangat minim perhatian. Padahal, sumber daya alam di Subang khususnya sektor perikanan sangat melimpah namun harga jual susah.
"Karena melimpahnya sampai-sampai harga jual ikan dibanderol sangat murah. Harusnya pemerintah bisa mencari solusi akan hal ini, di mana kesejahteraan para nelayan harus diperhatikan mulai dari alat untuk menangkap ikan hingga menstabilkan harga jual ikan," kata Adik kepada Pasundan Ekspres, Selasa (16/4).
Menurutnya, nelayan dan pembudidaya ikan sebagai pelaku pembangunan secara faktual telah memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan.
"Jadi kebutuhan pangan itu tidak hanya beras saja, ikan juga berkontribusi penting untuk memenuhi kebutuhan pangan. Saya minta tak hanya petani saja yang diperhatikan, tapi nelayan Pantura Subang harus lah diperhatikan," terangnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Subang IV ini menyebut, pemerintah juga harus bisa melestarikan laut sebagai sumber ekonomi yang harus dipikirkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat.
“Menangkap ikan sebagai mata pencaharian harus terus berjalan, tapi di sisi lain ekosistem laut harus tetap dilestarikan. Pemerintah daerah harus mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini agar para nelayan bisa mencari dan memberikan nafkah keluarga tanpa kekurangan ikan," tuturnya.
Maka dari itu, ia berharap pemerintah harus berjuang meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan yang tepat sasaran. Nelayan perlu diberdayakan hingga disokong agar terus bertahan di tengah kondisi ekonomi seperti ini.
"Biaya operasional melaut terus naik, harus diimbangi dengan penghasilan mereka supaya mereka bisa sejahtera, itu yang kami inginkan. Jangan seolah-olah pemerintah lepas tangan kepada nelayan, mereka pelru penyuluhan dan sosialisasi selain permodalan atau alat tangkap ikan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Adik, nelayan merupakan salah satu obyek yang menunjang retribusi bagi PAD Subang sehingg salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga kestabilan harga adalah dengan membentuk BUMD Khusus Perikanan.
“Apalagi pemerintah pusat juga sudah membentuk BAPANAS yaitu Badan Ketahanan Pangan Nasional yg salah satu tugasnya adalah menjaga stabilitas bahan-bahan harga pangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Subang, Hendrawan menyebut, dinas telah menyusun kebijakan pembangunan usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Subang.
Kebijakan tersebut yakni, meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian lokal/daerah maupun nasional, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, pengolah ikan dan petambak garam, serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang optimal, lestari, dan berkelanjutan.
Adapun strategi pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Subang diantaranya, meningkatkan kuakitas produk ikan hasil tangkapan dan hasil budidaya, membangun jaringan pemasaran produk perikanan yang sehat dan lebih luas, serta menerapkan teknologi yang tepat.
Kebijakan dan strategi dari dinas tersebut untuk mengatasi sejumlah persoalan perikanan di Subang. Hendrawan merinci ada empat persoalan.
Pertama adalah belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan urusan perikanan. Hal ini disebabkan belum optimalnya SDM yang professional di bidang perikanan, keterbatasan jumlah ASN sesuai dengan beban kerja, serta belum optimalnya pemberdayaan SDM dibidang perikanan.
Kedua ialah kurangnya integrasi dalam optimalisasi peningkatan produksi ikan. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan sektor perikanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Lalu belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan daya saing produk perikanan, persoalan iklim dan lingkungan, serta eksploitasi sumberdaya perikanan dan IUU Fishing.
Ketiga, belum maksimalnya para pelaku usaha perikanan dalam menjalankan usahanya. Penyebabnya adalah kurangnya modal usaha yang dimiliki para pelaku usaha perikanan.
Selain itu, skala usaha para pelaku usaha perikanan sebagian besar masih tergolong mikro, serta masih minimnya informasi atau pengetahuan para pelaku usaha perikanan tentang akses perkodalan.
Terakhir, masih rendahnya peningkatan konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Subang. Penyebabnya adalah produksi ikan Subang lebih banyak yang dijual dari pada dikonsumsi sendiri.
Kemudian masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi yang terdapat pada ikan, serta kurangnya sosialisasi GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).(cdp/fsh/ysp)
