APDESI Purwakarta Usulkan Skema Baru Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Soroti Kesenjangan Anggaran Desa Utara-Selatan
PASUNDANEKSPRES.ID - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPC Kabupaten Purwakarta mengusulkan perubahan formulasi pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBHPR) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa. Usulan tersebut disampaikan sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan anggaran antardesa, khususnya antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Purwakarta.
Ketua DPC APDESI Kabupaten Purwakarta, Denden Pranayuda, menyampaikan sejumlah aspirasi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Raperda tentang Desa di Aula Komisi Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, keterlibatan APDESI dalam pembahasan regulasi tersebut menjadi kesempatan bagi perangkat desa untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi pemerintahan desa secara langsung.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah usulan perubahan formulasi pembagian DBHPR. APDESI mengajukan komposisi alokasi dasar sebesar 65 persen, alokasi formula 30 persen, dan alokasi kinerja 5 persen. Denden menyebut, usulan tersebut berkaitan dengan kondisi anggaran desa yang dinilai masih minim dalam beberapa waktu terakhir.
APDESI Berharap Dapat Menciptakan Subsidi Silang
Menurutnya, formulasi pembagian DBHPR perlu mempertimbangkan kondisi antardesa agar distribusi anggaran tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah. APDESI berharap skema tersebut dapat menciptakan mekanisme subsidi silang, terutama antara desa-desa di wilayah utara dan selatan Purwakarta.
"Jika usulan pembagian formulasi DBHPR ini diakomodir, maka kesenjangan anggaran antarwilayah dapat teratasi. Akan terjadi mekanisme subsidi silang yang adil antara desa di bagian Utara dengan Desa di bagian Selatan Purwakarta," ujar Denden.
Selain persoalan DBHPR, APDESI juga menyampaikan usulan terkait pengakuan dan implementasi hak asal usul desa. Organisasi tersebut mendorong agar regulasi memberikan ruang bagi desa untuk menghidupkan kembali kultur atau budaya yang telah lama berkembang di tengah masyarakat. Usulan itu mencakup pengakomodasian living law atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan kearifan lokal desa.
APDESI juga mengusulkan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berikutnya digelar pada 2030. Usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan memberikan stabilitas pemerintahan desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam pembahasan Raperda tersebut, Denden turut meminta DPRD Kabupaten Purwakarta mengawal penyusunan aturan turunannya. Ia menyebut terdapat lebih dari 15 narasi teknis yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati (Perbup). Menurutnya, keberadaan aturan pelaksana diperlukan agar ketentuan dalam Perda dapat diterapkan secara teknis di lapangan.
"Regulasi ini merupakan satu kesatuan. Kami meminta DPRD mengawal turunannya, karena ada banyak aspek teknis yang harus dilengkapi melalui Perbup agar Perda ini dapat dieksekusi di lapangan," katanya.
Denden berharap Raperda tentang Desa Kabupaten Purwakarta nantinya dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pemerintahan desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara menyeluruh. Ia menegaskan, regulasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi landasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.(mas/ysp)
