Banjir Tahunan Mengancam Mulyasari, Pemdes Harapkan Pembangunan Embung dan Normalisasi Kali Cipunagara

PASUNDANEKSPRES.ID - Ancaman banjir yang kerap melanda Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, setiap memasuki musim hujan kembali menjadi perhatian pemerintah desa. 

Pembangunan embung dan normalisasi aliran Kali Cipunagara dinilai menjadi solusi konkret untuk meminimalisasi risiko banjir yang selama ini terjadi setiap tahun.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa Mulyasari, Heri Priatna, menyampaikan salah satu upaya yang diharapkan dapat segera direalisasikan adalah pembangunan embung. 

Menurut Heri, keberadaan embung tidak hanya berfungsi sebagai sarana penunjang sektor pertanian, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menampung aliran air dari Kali Sema, sehingga mampu mengurangi potensi luapan air yang mengancam permukiman warga.

“Solusinya, semoga saja Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengabulkan rencana pembangunan embung di Desa Mulyasari untuk meminimalisasi terjadinya banjir. Embung tersebut memiliki banyak manfaat, selain untuk pertanian juga dapat menampung aliran sungai yang ada di Kali Sema dari hulu ke hilir,” terangnya kepada Pasundan Ekspres.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Subang turut mengambil peran aktif dengan mendorong dan mengawal usulan pembangunan embung tersebut agar dapat direalisasikan melalui dukungan anggaran pemerintah provinsi.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Subang harus mendorong program tersebut,” tegasnya.

Banjir Tahunan di Mulyasar

Heri menjelaskan, banjir tahunan yang terjadi di Desa Mulyasari terutama berdampak pada wilayah kewilayahan 1 dan 2. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius dan langkah antisipatif dari pemerintah, mengingat persoalan banjir terus berulang setiap musim hujan.

Selain pembangunan embung, persoalan luapan Kali Cipunagara juga membutuhkan penanganan menyeluruh melalui normalisasi sungai dari hilir hingga ke hulu.

Dia menyebut, normalisasi tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya pada titik tertentu. Penanganan harus dilakukan secara terintegrasi agar kapasitas aliran sungai dapat kembali optimal dan risiko luapan air di wilayah hilir bisa ditekan.

“Untuk mengatasi banjir yang diakibatkan meluapnya Kali Cipunagara, harus dilakukan normalisasi dari hilir ke hulu. Sebab, wilayah hilir yang selama ini sering mengalami banjir membutuhkan penanganan serius,” jelasnya.

Ia pun berharap normalisasi Kali Cipunagara dapat didukung melalui anggaran pemerintah pusat atau APBN. Namun, apabila memungkinkan, pembiayaan juga dapat dilakukan melalui APBD Provinsi Jawa Barat.

Heri menilai, persoalan banjir di Desa Mulyasari tidak cukup ditangani dengan langkah darurat setiap kali musim hujan tiba. Dibutuhkan solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur pengendali air, normalisasi sungai, serta sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

"Dengan adanya dukungan lintas pemerintahan, semoga masyarakat Desa Mulyasari tidak terus dihantui ancaman banjir tahunan dan dapat menjalankan aktivitas serta kegiatan ekonomi dengan lebih aman," pungkasnya.

Penanganan Banjir Dilakukan Secara Menyeluruh
Dalam kesempatan terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Subang, Albert Anggara Putra, mengingatkan bahwa banjir di wilayah Pantura bukan sekadar persoalan genangan air, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, melumpuhkan arus lalu lintas, merendam permukiman, serta menghambat kegiatan ekonomi warga.

Dia menyebut, karakteristik wilayah Pantura yang relatif datar membuat sejumlah kawasan berpotensi mengalami genangan ketika curah hujan tinggi, terlebih jika aliran air tidak berjalan optimal akibat sedimentasi sungai, saluran yang tersumbat, maupun kapasitas drainase yang tidak memadai. 

"Ketika musim hujan tiba, wilayah Pantura harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah jangan sampai menunggu banjir terjadi baru bergerak. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan," ujar Albert.

Ia menilai, penanganan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat penyebab utama di setiap titik rawan. Pemerintah daerah harus memastikan saluran air berfungsi dengan baik, melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak, serta mengevaluasi infrastruktur pengendali banjir yang selama ini belum optimal.

Albert juga mendorong dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memeriksa kondisi sungai, saluran pembuangan, dan drainase di kawasan permukiman maupun jalur utama Pantura. Jika ditemukan penyempitan atau pendangkalan saluran, penanganan harus segera dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi. 

"Normalisasi sungai dan drainase harus menjadi perhatian. Saluran yang dangkal, tersumbat sampah, atau tidak mampu menampung debit air perlu segera ditangani. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi justru berkembang menjadi banjir yang merugikan masyarakat," katanya.

Selain pembenahan infrastruktur, Albert menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkab Subang, pemerintah desa, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, terutama untuk penanganan sungai dan saluran air yang kewenangannya berada pada instansi berbeda.

Menurutnya, upaya pengendalian banjir tidak cukup hanya mengandalkan penanganan darurat ketika air mulai meluap. Pemerintah juga perlu menyusun langkah jangka panjang, termasuk memperbaiki sistem drainase, menjaga daerah resapan air, menertibkan pembuangan sampah ke saluran air, serta memastikan pembangunan kawasan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Di sisi lain, lanjut Albert, kesiapan petugas dan sarana penanggulangan bencana juga perlu diperkuat. Informasi mengenai titik rawan banjir, jalur alternatif, serta mekanisme evakuasi harus disiapkan agar masyarakat dapat memperoleh penanganan cepat ketika kondisi darurat terjadi. 

"Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir sebelum bencana terjadi. Pemetaan titik rawan, kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi harus jelas. Kalau semua dilakukan lebih awal, risiko dan kerugian yang dialami masyarakat bisa ditekan," ujarnya.

Albert berharap Pemkab Subang menjadikan persoalan banjir Pantura sebagai salah satu prioritas dalam menghadapi musim hujan. Ia meminta agar langkah pencegahan tidak berhenti pada kegiatan rutin, tetapi disertai evaluasi, penentuan prioritas penanganan, serta tindak lanjut yang terukur.

Ia juga mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran drainase. Meski demikian, menurutnya, keterlibatan warga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan sistem pengendalian banjir yang memadai. 

"Harapan kami, masyarakat Pantura bisa lebih aman dan tidak terus-menerus dihantui banjir setiap musim hujan. Pemerintah harus bergerak bersama, menuntaskan persoalan dari sumbernya, dan memastikan penanganannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Albert. (cdp/sep/ysp)