Buka-bukaan 'Jeroan' PDAM Subang
PASUNDANEKSPRES.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Subang, khususnya yang terkait dengan kerja sama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Subang dan Aqua.
Dalam kunjungannya ke kantor PDAM Subang pada Jum'at (31/10/2025), Dedi mempertanyakan efisiensi penggunaan air, investasi, serta pemanfaatan potensi sumber air pegunungan yang dinilai belum optimal.
Dalam dialog terbuka bersama Bupati Subang Reynaldy dan Direktur Utama PDAM Lukman Nurhakim, Dedi membuka pembahasan dengan menanyakan izin dan kapasitas pengambilan air oleh perusahaan air minum dalam kemasan tersebut.
“Kebutuhan yang diperoleh dari PT Aqua itu kan diizinnya sekitar 7.000, izin pengambilan SIPA-nya sekitar 7.000 liter per detik. Saya kurang paham, nanti saya lihat datanya,” ujar Dedi.
Pihak PDAM kemudian menjelaskan kapasitas mereka sendiri dalam mengelola air di wilayah Subang.
“Kalau kita, Pak Gubernur, sekitar 150 liter per detik. Untuk air permukaan yang digunakan oleh Aqua itu kalau tidak salah antara 135 sampai 165 liter per detik. Totalnya sekitar 7.000 meter kubik per hari,” jelas perwakilan PDAM.
Mendengar penjelasan tersebut, Dedi menyoroti fakta bahwa sebagian besar air dari sumber tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Kan ada air yang tidak dipakai, saya lihat dibuang,” ucapnya.
Pihak PDAM mengakui bahwa masih terdapat volume air besar yang terbuang.
“Betul, masih besar, Pak. Memang masih banyak air yang belum dimanfaatkan seluruhnya,” ujar mereka.
Dedi kemudian menanyakan mengapa air yang dibuang itu tidak ditampung atau diolah kembali untuk kepentingan warga.
“Kenapa enggak dimanfaatkan?” tanyanya tegas.
Pihak PDAM menjawab sebagian air memang sudah dimanfaatkan oleh desa-desa sekitar.
“Sebetulnya sudah dimanfaatkan sebagian, khususnya di Kp Cigadog yang memang berada di jalur aliran sungainya,” jelas perwakilan PDAM.
Namun, Dedi menegaskan masih ada pelimpasan air yang terbuang sia-sia. “Tapi airnya masih dibuang, Pak. Masih ada tuh pipa pelimpasan itu,” kata Dedi.
“Iya, pelimpasan. Tapi sebenarnya bisa, Pak. Air pelimpasan itu bisa ditampung oleh PDAM,” jawab pihak PDAM.
Dirut PDAM Lukman menambahkan pihaknya sudah melakukan survei bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memanfaatkan air limpasan tersebut.
“Kami sudah survei ada sekitar 163 warga di daerah Kapuknahun yang masih membutuhkan air itu, Pak. Kami sudah survei bareng dari provinsi,” ujarnya.
Dedi kemudian mempertanyakan penggunaan dana PDAM yang mencapai ratusan juta per bulan, dan mengapa tidak dialihkan untuk investasi jaringan air bersih baru.
“Ada 600 sampai 700 juta per bulan. Kenapa kemarin tidak dimanfaatkan untuk investasi?” tanya Dedi.
Pihak PDAM menjelaskan dana tersebut merupakan bagian dari pendapatan kumulatif yang digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional.
“Kalau dulu, kami memahami bahwa itu pendapatan keseluruhan dari berbagai pelanggan. Masuk sebagai pendapatan kumulatif untuk biaya perawatan, distribusi, bahan kimia, dan perbaikan,” jelas Lukman.
“Ibarat negara nerima pajak dari berbagai daerah, dikolektif dulu.”
Namun Dedi menilai logika itu tidak efisien. Ia memberikan perhitungan sederhana untuk menunjukkan potensi keuntungan PDAM jika pengelolaan dana dilakukan secara terpisah.
“Kalau Rp600 sampai Rp700 juta per bulan dipisahkan, berarti per tahun sekitar Rp7,2 miliar. Itu besar sekali. Kalau dipisah, jadi keuntungan murni PDAM,” kata Dedi.
Terus Dedi menanyakan berapa setor ke kas daerah? Bupati Subang Kang Rey kemudian menjawab setoran PDAM ke kas daerah pada tahun ini mencapai Rp1,8 miliar.
“Sekarang setor ke kas daerahnya Rp1,8 miliar, Pak,” ujar Kang Rey. “Masih jauh tuh. Untungnya masih ada,” timpal Dedi.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyinggung persoalan pelanggan macet yang masih banyak.
Lukman menjelaskan, sekitar 10 persen pelanggan terlambat atau menunggak pembayaran setiap bulannya.
“Rata-rata macet sekitar sepuluh persen per bulan. Biasanya kalau sudah tiga bulan tidak bayar, sambungan kami tutup,” ujar Lukman.
Ia menambahkan, dari total 61.000 sambungan, sekitar 50.000 pelanggan masih aktif, sementara sisanya ditutup karena tidak membayar.
“Yang aktif sekitar 50.000 pelanggan,” jelasnya.
Dedi kemudian menyoroti biaya operasional PDAM yang tinggi, terutama untuk air baku dari PJT (Perum Jasa Tirta), bahan kimia penjernih, dan listrik.
“Bayar air ke PJT-nya berapa?” tanya Dedi.
“Tiap bulan sekitar Rp239 juta untuk air baku PJT, Pak. Biaya bahan kimia sekitar Rp415 juta per bulan,” jawab Lukman.
Selain itu, biaya listrik untuk pengolahan air juga sangat tinggi.
“Untuk listrik, sekitar Rp726 juta per bulan atau sekitar Rp8,4 miliar per tahun,” jelas Lukman.
Dedi menilai, biaya yang besar itu tidak akan terjadi jika sejak awal PDAM hanya mengandalkan air pegunungan.
“Ini mah mimpi pak, Andai kata dulu PDAM murni menggunakan air dari pegunungan, perusahaan Bapak untung dan rakyat Subang mendapat air jernih,” ujar Dedi.
Ia kemudian menyinggung sejarah kerja sama antara PDAM dan PT Aqua yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan daerah.
“Kenapa dulu malah dijual ke yang lain?” tanya Dedi.
Lukman menjelaskan pada awalnya, kerja sama dengan Aqua dilakukan karena ingin memanfaatkan air pegunungan yang berlebih untuk tujuan ekonomi.
“Kami waktu itu berpikir agar air yang turun ke bawah dan tidak dimanfaatkan bisa memberi manfaat ekonomi. Maka kami mencari perusahaan AMDK dan mendapat Aqua,” katanya.
Namun Dedi menilai, perusahaan tersebut kemudian mengambil keuntungan lebih besar dan meninggalkan PDAM.
“Perusahaan itu lebih pintar dari Bapak. Awalnya kerja sama, tapi kemudian bikin lubang sendiri di tanah lain, pindah lokasi, dan Bapak ditinggalin,” ujar Dedi.
Ia menggambarkan situasi tersebut dengan bahasa khasnya. “Dulu Bapak punya lubang, diajakin Salome (bareng), tapi setelah itu Aqua geser ke tanah orang lain, kawin lagi. Sudah punya istri baru,” kata Dedi disambut tawanya.
Menurut penjelasan yang disampaikan, perusahaan Aqua dulunya dimiliki pengusaha dalam negeri, Pak Tirto, sebelum akhirnya dijual ke perusahaan asal Prancis Danone. Setelah itu, hubungan kerja sama dengan PDAM mulai renggang.
“Dulu masih milik dalam negeri, tapi setelah dijual ke Danone, mereka mulai menghindar,” kata Dedi.
Dalam perbincangan tersebut, Dedi juga menyoroti dampak penambangan terhadap sumber mata air di wilayah pegunungan Cijambe dan Jalancagak.
“Tambang di mana yang merusak mata air?” tanya Dedi.
“Di Cijambe, Pak. Di atas sampai Jalan Cagak. Dulu penggalian batu besar-besaran,” jawab pihak PDAM.
Dedi mengapresiasi langkah Bupati Subang yang berani menutup aktivitas tambang tersebut.
“Untung Bupatinya berani nutup tambang. Warga senang,” kata Dedi.
Lukman menambahkan meski sudah ada upaya penghentian tambang, dampak kerusakan masih terasa.
“Kami sudah bebaskan lahan sampai lima hektar, tapi tetap kena juga di luar wilayah itu,” ujarnya.
Namun, setelah penambangan dihentikan, kondisi mata air mulai membaik.
“Sekarang lebih jernih, Pak. Dulu saat ada tambang, airnya keruh. Sekarang sudah jauh lebih jernih,” katanya.
Dedi pun menegaskan bahwa wilayah Subang Selatan dan daerah pegunungan seharusnya ditetapkan sebagai kawasan bebas tambang.
“Wilayah Subang Selatan dan pegunungan tidak boleh digunakan untuk aktivitas tambang,” tegasnya.
Ia juga menceritakan ada kejadian unik ketika mata air tiba-tiba keruh tanpa hujan, yang kemudian diketahui akibat aktivitas tambang di atasnya.
Dedi lalu menanyakan sumber mata air potensial lain yang dapat dioptimalkan selain dari aliran Citarum Timur.
“Mungkin di Cikanyere, Pak, dekat perbatasan, di bawah kebun teh. Kami masih punya sumber di sana yang belum termanfaatkan,” jawab pihak PDAM.
Menutup pertemuan, Dedi menyoroti kesenjangan akses air antara masyarakat kaya dan miskin.
“Orang kaya menggunakan mata air pegunungan, sedangkan orang miskin harus mendapatkan air dari Tarum Timur,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi air Citarum yang semakin menurun akibat pencemaran limbah industri.
“Dari keramba ke Tarum, dari Tarum ada pipa limbah pabrik. Air itu diolah jadi air PDAM. Heran saya,” kata Dedi.
Menurutnya, mahalnya biaya bahan kimia dan listrik di PDAM Subang disebabkan oleh kualitas air baku yang buruk.
“Bahan kimia penjernih mahal karena kadar polutannya tinggi, butuh bahan banyak,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan, diketahui total biaya PDAM Subang untuk listrik mencapai Rp8,4 miliar per tahun, bahan kimia Rp5,2 miliar, dan air baku Rp1,5 miliar.
“Artinya, total biaya produksi air bersih hampir Rp15 miliar per tahun,” kata Dedi.
Ia menutup pembicaraan dengan refleksi. “Andai saja sejak awal PDAM fokus mengelola sumber air pegunungan, rakyat Subang akan menikmati air jernih dengan biaya murah, dan perusahaan daerah akan tetap sehat secara ekonomi,” pungkas Dedi Mulyadi.(hdi/ysp)
