Bupati Bandung Barat Akan Benahi Layanan Administrasi Kependudukan di Mal Pelayanan Publik

PASUNDANEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan pembenahan menyeluruh terhadap layanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik (MPP). Mulai dari investigasi dugaan praktik percaloan, evaluasi total sistem pelayanan, hingga mendorong perluasan layanan administrasi kependudukan ke tingkat kecamatan dan desa agar pelayanan lebih dekat dan tidak menyulitkan masyarakat.

Langkah itu ditegaskan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke layanan administrasi kependudukan di MPP Pemkab Bandung Barat, Rabu (29/4/2026).

Sidak tersebut dilakukan menyusul viralnya keluhan seorang warga asal Kecamatan Rongga, Siti, yang mengaku mengalami kesulitan saat mengurus akta kelahiran anaknya.

Dalam sidak itu, Jeje menghadirkan langsung Siti untuk mendengar kronologi kejadian secara terbuka.

Siti mengungkapkan, dirinya datang ke MPP pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, pelayanan disebut sudah ditutup saat dirinya masih menunggu antrean.

“Saya datang sekitar jam sepuluh dari Rongga. Kata petugas, layanan sudah tutup sekitar jam satu,” ujar Siti di hadapan bupati.

Bupati Bandung Barat Mendengarkan Keluhan Warga 

Tak hanya itu, Siti juga mengaku sempat didatangi seseorang di area parkir yang menawarkan jasa bantuan pengurusan dokumen. Karena khawatir harus pulang tanpa hasil dan mengingat jarak tempuh yang jauh, ia akhirnya menerima tawaran tersebut dan memberikan uang sebesar Rp100 ribu secara sukarela.

“Saya takut pulang tanpa hasil karena jaraknya jauh. Jadi saya terima bantuan itu supaya tidak bolak-balik,” tuturnya.

Kasus tersebut membuka dugaan adanya praktik percaloan di lingkungan pelayanan publik.

Menanggapi hal itu, Jeje mengaku telah menggali informasi langsung dari korban. Ia menyebut adanya kemungkinan miskomunikasi dalam pelayanan, namun juga melihat adanya potensi praktik calo yang harus segera ditindaklanjuti.

“Selain miskomunikasi, kami melihat ada potensi praktik calo di MPP ini. Ini akan kami evaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.

Jeje menegaskan tidak akan mentolerir praktik percaloan dalam bentuk apa pun. Ia bahkan telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

“Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Jika ada orang dalam yang bekerja sama dengan calo, akan kami tindak tegas, bahkan sampai pemecatan tidak dengan hormat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Siti dan masyarakat atas ketidaknyamanan pelayanan yang terjadi.

“Pelayanan publik harus jadi solusi, bukan malah menyulitkan masyarakat. Kami minta maaf dan akan benahi ini,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung Barat akan melakukan investigasi menyeluruh untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan percaloan yang terhubung dengan sistem pelayanan.

Selain itu, evaluasi sistem juga akan dilakukan, termasuk mendorong perluasan layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Kami ingin pelayanan lebih dekat, lebih mudah, dan tidak menyulitkan masyarakat,” pungkasnya.(ijr/ysp)