Dana Pusat Rp893 Miliar Sudah Cair, Belanja APBD Bandung Barat Masih Tertahan
BANDUNG BARAT – Belanja APBD Bandung Barat masih berjalan lambat meski kas daerah terus terisi. Hingga 10 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp893,39 miliar atau 52,74 persen dari total alokasi TKDD. Namun, realisasi belanja daerah justru masih tertahan di bawah 30 persen.
Data Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)/Simtrada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat baru mencapai Rp924,66 miliar atau 28,91 persen dari total APBD sebesar Rp3,20 triliun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelaksanaan APBD telah memasuki semester kedua tahun anggaran. Pada periode ini, berbagai program pemerintah, terutama pembangunan fisik dan pelayanan publik, semestinya mulai berjalan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Yang paling mencolok terlihat pada Belanja Modal. Dari pagu sebesar Rp182,69 miliar, realisasinya baru mencapai Rp4,58 miliar atau hanya 2,51 persen. Padahal belanja modal merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan hingga pelayanan publik lainnya.
Kontras dengan rendahnya penyerapan belanja, aliran dana dari pemerintah pusat justru berjalan relatif lancar. Hingga 10 Juli 2026, Kabupaten Bandung Barat telah menerima dana transfer sebesar Rp893,39 miliar, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah tersalurkan Rp600,91 miliar atau 55,82 persen dari total alokasi.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan lagi terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah mengeksekusi program yang telah direncanakan.
Potret serupa juga terlihat pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data Portal SPSE Inaproc Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan 5.209 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai mencapai Rp557,32 miliar.
Namun hingga awal Juli 2026, realisasi pengadaan baru mencapai Rp124,90 miliar atau sekitar 22,41 persen. Dari ribuan paket yang direncanakan, baru 916 paket yang terealisasi, sementara pekerjaan senilai Rp432,42 miliar masih belum berjalan.
Pada sektor pekerjaan konstruksi, realisasi juga masih rendah. Dari total nilai paket sekitar Rp174,88 miliar, yang telah berjalan baru Rp44,26 miliar, sedangkan pekerjaan senilai Rp130,62 miliar masih belum terlaksana.
Rendahnya realisasi pengadaan tersebut dinilai sejalan dengan minimnya serapan Belanja Modal yang hingga kini baru mencapai 2,51 persen.
Direktur Pusat Kajian Politik, Pendidikan, Ekonomi dan Pembangunan (PUSKAPOLEKBANG), Holid Nurjamil, menilai kondisi tersebut menjadi alarm bagi tata kelola pemerintahan daerah.
"Kalau TKDD sudah tersalurkan lebih dari 52 persen, tetapi Belanja Daerah baru 28,91 persen dan Belanja Modal hanya 2,51 persen, berarti persoalannya bukan kekurangan anggaran. Yang bermasalah adalah kemampuan birokrasi mengeksekusi program. Ini harus menjadi perhatian serius kepala daerah," kata Holid kepada Pasundan Ekspres, Jumat (10/7/2026).
Menurut Holid, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Wakil Bupati Asep Ismail perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Ade Zakir Hasyim.
Ia menilai TAPD tidak hanya bertugas menyusun APBD, tetapi juga memastikan seluruh perangkat daerah mampu menjalankan program sesuai target yang telah ditetapkan.
"TAPD tidak cukup hanya mampu menyusun APBD. Mereka harus memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat. Jangan sampai budaya ABS dan sekadar yes bos membuat berbagai persoalan di internal birokrasi tertutup, sementara realisasi pembangunan tertinggal," ujarnya.
Selain TAPD, Holid juga meminta DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada proses pembahasan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang telah dialokasikan benar-benar diwujudkan menjadi pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat.
"Banggar jangan hanya aktif ketika membahas anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaannya justru jauh lebih penting. Yang dibelanjakan itu uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran digunakan dan berhak menagih hasilnya," tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran pada akhir tahun, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Jangan sampai prestasi hanya bagus di atas kertas. Yang ditunggu masyarakat adalah jalan yang diperbaiki, irigasi yang berfungsi, pelayanan publik yang membaik, tindak lanjut temuan BPK yang tuntas, persoalan PPPK yang selesai, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya," katanya.
Dengan waktu yang tersisa kurang dari enam bulan menuju akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih memiliki kesempatan mempercepat realisasi belanja, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan daerah.
Namun apabila percepatan tidak segera dilakukan, lambatnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat penyelesaian berbagai proyek pembangunan dan mengurangi manfaat APBD yang semestinya dapat dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pasundan Ekspres masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasyim selaku Ketua TAPD terkait rendahnya realisasi belanja daerah dan pelaksanaan pengadaan barang serta jasa.(ijr/ysp)
