Dedi Mulyadi Ancam Tahan Bantuan Desa yang Biarkan Peredaran Obat Keras Ilegal
SUBANG-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah desa dan kelurahan yang dinilai tidak mampu mencegah peredaran obat keras ilegal di wilayahnya. Bantuan pemerintah bahkan terancam ditahan apabila peredaran obat keras ilegal masih ditemukan dan dibiarkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi di tengah kekhawatiran meningkatnya peredaran obat keras ilegal di sejumlah wilayah Jawa Barat yang dinilai semakin mudah dijangkau masyarakat, termasuk kalangan pelajar.
Dia menyebut, persoalan peredaran obat keras ilegal tidak dapat hanya dilihat sebagai masalah kesehatan.
Penyalahgunaan obat tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga memicu tindak kriminal. "Kalau di desa itu masih ada peredaran obat keras, bantuan pemerintah untuk desa tersebut akan kita tahan," ujar Dedi saat menghadiri konferensi pers di Polres Subang, Senin (10/8/2026).
Pemdes dan Kelurahan Harus Aktif Terhadap Peredaran Obat Keras Ilegal
Ia menegaskan, pemerintah desa dan kelurahan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Karena itu, perangkat desa maupun kelurahan diminta tidak bersikap pasif ketika mengetahui adanya aktivitas yang mengarah pada peredaran obat keras ilegal.
Dedi meminta aparat desa dan kelurahan meningkatkan pengawasan sekaligus membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi peredaran obat-obatan tersebut.
Menurutnya, bantuan pemerintah tidak semata-mata berkaitan dengan penyaluran anggaran, tetapi harus diiringi tanggung jawab serta kinerja pemerintah di tingkat paling bawah dalam menjaga kondisi sosial masyarakat. "Jangan sampai desa menerima bantuan, tetapi di desanya peredaran obat keras dibiarkan. Pemerintah desa harus ikut bertanggung jawab menjaga keamanan dan masa depan masyarakatnya," ungkapnya.
Dedi mengatakan, peredaran obat keras ilegal dapat berlangsung dengan berbagai modus. Aktivitas tersebut diduga tidak hanya dilakukan melalui tempat khusus, tetapi juga menyusup ke sejumlah usaha yang berada di tengah lingkungan masyarakat.
Kios kecil, warung kelontong, penjual pulsa atau kuota internet hingga tempat usaha lainnya disebut berpotensi menjadi titik peredaran apabila tidak diawasi secara serius. Harga yang relatif murah juga menjadi salah satu faktor yang membuat obat-obatan tersebut mudah dijangkau, termasuk oleh anak-anak dan pelajar.
Kondisi tersebut, kata Dedi, harus menjadi perhatian bersama karena penyalahgunaan obat keras ilegal dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap generasi muda.
Ia mendorong masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penjualan maupun peredaran obat keras ilegal di lingkungan tempat tinggal mereka. "Persoalan ini harus kita tangani bersama. Jangan sampai obat keras ilegal merusak anak-anak kita dan kemudian berkembang menjadi persoalan kriminalitas di tengah masyarakat," tuturnya. (cdp/sep)
