DPRD Dorong Perbaikan Penataan Lalu Lintas di Wilayah Subang
PASUNDANEKSPRES.ID - Anggota DPRD Kabupaten Subang, Albert Anggara Putra, menyoroti berbagai persoalan dalam penataan lalu lintas di wilayah Subang.
Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Subang untuk lebih memaksimalkan kinerja dan mempercepat langkah perbaikan di sektor transportasi darat, terutama dalam hal penegakan aturan dan pemasangan rambu lalu lintas.
Menurut Albert, hasil pembahasan bersama jajaran DPRD dan Kabid Lalu Lintas, adanya sejumlah persoalan mendasar. Salah satunya adalah kekosongan hukum terkait sanksi pelanggaran pembatasan jam operasional kendaraan besar, yang selama ini diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).
“Perbup yang dikeluarkan belum sepenuhnya mengatur secara menyeluruh. Rencananya, Bupati akan merevisi Perbup tersebut, bahkan kalau perlu diubah menjadi Perda. Tapi kalau di-Perda-kan, prosesnya akan cukup lama,” ujar Albert, Selasa (4/11/2025).
Pembatasan jam operasional tersebut diberlakukan setiap Senin–Jumat pukul 05.00–09.00 dan 16.00–20.00 WIB, serta Sabtu–Minggu pukul 05.00–21.00 WIB.
Namun, menurut Albert, penegakannya belum berjalan optimal karena aturan sanksi yang belum jelas dan minimnya rambu-rambu pendukung di lapangan.
Dishub Subang sebelumnya mengajukan pemasangan 50 titik rambu lalu lintas, namun hingga saat ini baru 5 rambu yang terpasang, sebagian besar di wilayah Subang Selatan.
Padahal, kata Albert, wilayah Subang Utara justru paling merasakan dampak kemacetan, terutama di sekitar palang pintu kereta api Pagaden saat jam bubar karyawan.
“Saya sendiri beberapa kali merasakan langsung kemacetan di Pagaden. Saat kereta lewat dan karyawan pulang, ditambah konvoi panjang mobil besar, suasananya seperti rombongan touring,” ungkapnya.
Albert juga menyoroti minimnya pos penyekatan aktif di jalur padat Subang bagian utara. Dari hasil peninjauannya, titik pos yang aktif baru terlihat di Saradan, Gambarsari, Kantomas, pertigaan Pandawa, dan Pamanukan.
Untuk memperkuat pengawasan, kata Albert, Dishub rencananya akan menambah 100 personel di 35 titik pos penyekatan, dengan mengambil tenaga dari ASN yang dinilai kurang disiplin.
“Mudah-mudahan setelah ditugaskan di lapangan, mereka jadi lebih disiplin,” tutur Albert.
Selain itu, hasil koordinasi Dishub dengan Pemprov Jawa Barat juga membawa kabar baik. Rencananya, pembangunan flyover di palang pintu kereta Pagaden akan segera direalisasikan untuk mengurai kemacetan.
Pemprov Jabar juga, lanjutnya, berencana memasang sekitar 1.600 lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Subang serta memenuhi permintaan pemasangan sekitar 1.000 rambu lalu lintas tambahan.
Albert berharap seluruh program tersebut dapat segera terealisasi agar masyarakat Subang bisa merasakan manfaat nyata dari pembenahan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan lancar.
“Intinya, pembenahan harus nyata, jangan hanya di atas kertas. Dishub harus lebih sigap dan tanggap, terutama dalam menata lalu lintas di kawasan rawan macet,” tutup Albert.(cdp)
