Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

DPRD Karawang Sebut Pengawasan Penggunaan dan Pencemaran Air Kurang Optimal

H
HubaEditor: Huba
|08:02 WIB
Bagikan:
DPRD Karawang Sebut Pengawasan Penggunaan dan Pencemaran Air Kurang Optimal
WAKIL RAKYAT: Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Pangkal Perjuangan, Indriyani.

KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menilai pengawasan penggunaan dan pencemaran air yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat kurang optimal. Hal itu dibuktikan dengan laporan Indeks Kualitas Air (IKA) dari DLH dimana capaiannya hanya 51,23 point. 

Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi Pangkal Perjuangan, Indriyani mengatakan, sesuai dengan Perda Provinsi Jabar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah, bahwa dalam pasal 22 pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi untuk pertanian, dan kegiatan bukan usaha.

"Artinya untuk industri harus menggunakan pengusahaan air tanah. Maka dari itu DLH wajib melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan, apakah mereka mengambil air dari bor atau menggunakan pengusahaan air. Jangan-jangan kekeringan di daerah selatan karawang efek dari pengambilan air bor oleh perusahaan," ujar Indriyani. 

Indriyani mengungkapkan, pencemaran air juga berefek kepada IKU kualitas air. Padahal pemerintah sudah menganggarkan pembelian alat ukur air bawah tanah. Beberapa waktu lalu media juga pernah menulis pencemaran limbah b3 di salah satu perusahaan.

"Saya berharap IKU ini bisa ditingkatkan karena air merupakan kebutuhan dasar mahluk hidup. Dan saat ini di Bapemperda juga sudah masuk NA (Naskah Akademik) Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ungkapnya.

Ia menuturkan, setiap tahun dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karawang tidak kurang dari Rp2 Miliar untuk program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

"Anggaran pun untuk program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan kita kasih tiap tahun tidak kurang dari 2M," tandas Indriyani.(use/ysp)

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu