Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Haji Jalal Abdul Nasir Desak Evaluasi Menyeluruh Tambang Nikel di Raja Ampat

H
HubaEditor: Huba
|09:27 WIB
Bagikan:
Haji Jalal Abdul Nasir Desak Evaluasi Menyeluruh Tambang Nikel di Raja Ampat
EVALUASI MENYELURUH. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di kawasan Raja Ampat.

PURWAKARTA-Menanggapi temuan serius Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pelanggaran lingkungan oleh empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin tambang di kawasan tersebut. 

“Raja Ampat adalah warisan ekologis dunia yang tak ternilai. Aktivitas tambang yang melanggar hukum dan merusak lingkungan tidak bisa ditoleransi. Pemerintah harus bertindak tegas, termasuk mencabut izin perusahaan yang terbukti bersalah,” kata Haji Jalal lewat rilisnya, Sabtu (7/6).

KLH sebelumnya mengungkapkan bahwa empat perusahaan PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa, terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.  

Beberapa di antaranya beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang sah, membuka tambang di luar izin yang diberikan, serta menyebabkan sedimentasi di pesisir pantai.

Haji Jalal menekankan bahwa penambangan di pulau kecil bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.  

Ia juga mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 memperkuat larangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil karena potensi kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

“Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal ketat proses evaluasi ini. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat lokal,” ujar Haji Jalal. 

Ia juga mengapresiasi langkah KLH yang telah menyegel dan menghentikan sementara kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia dan dunia,” ucapnya.(add)

Berita Terbaru

Cara Telepon dan Video Call di WhatsApp Web, Makin Mudah!

Cara Telepon dan Video Call di WhatsApp Web, Makin Mudah!

Lifestyle1 jam lalu
Pedoman Upacara Hari Pahlawan 2026 Resmi Kemensos, Ini Tema dan Link Download Logonya

Pedoman Upacara Hari Pahlawan 2026 Resmi Kemensos, Ini Tema dan Link Download Logonya

Nasional3 jam lalu
Polres Subang Ungkap Penyalahgunaan Solar Subsidi di Binong, 800 Liter Solar Subsidi Diamankan

Polres Subang Ungkap Penyalahgunaan Solar Subsidi di Binong, 800 Liter Solar Subsidi Diamankan

Headline3 jam lalu
Kenali 5 Kelompok Berisiko Terkena TBC, Ada yang Mungkin Tidak Disadari

Kenali 5 Kelompok Berisiko Terkena TBC, Ada yang Mungkin Tidak Disadari

Lifestyle3 jam lalu
Kumamoto Masters 2026: Indonesia Kembali Turunkan Wakil Ganda Putra

Kumamoto Masters 2026: Indonesia Kembali Turunkan Wakil Ganda Putra

Olahraga3 jam lalu
Kebakaran Damri Bandung Hanguskan 10 Bus dan 13 Rumah Warga, 90 Jiwa Terpaksa Mengungsi

Kebakaran Damri Bandung Hanguskan 10 Bus dan 13 Rumah Warga, 90 Jiwa Terpaksa Mengungsi

Jawa Barat4 jam lalu
Canva Pangkas 1.271 Karyawan, Perlambatan Bisnis dan Mahalnya Biaya AI Jadi Tantangan

Canva Pangkas 1.271 Karyawan, Perlambatan Bisnis dan Mahalnya Biaya AI Jadi Tantangan

Lifestyle4 jam lalu
Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Bupati Siak Soroti Persoalan Gaji

Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Bupati Siak Soroti Persoalan Gaji

Nasional4 jam lalu
Bawa 23 Pemain, Timnas Indonesia U-20 Gelar Training Camp di Turki November Ini

Bawa 23 Pemain, Timnas Indonesia U-20 Gelar Training Camp di Turki November Ini

Olahraga4 jam lalu
Klinik Kopdes Merah Putih Tetap Bisa Beroperasi Tanpa Dokter, Ini Ketentuan Tenaga Kesehatannya

Klinik Kopdes Merah Putih Tetap Bisa Beroperasi Tanpa Dokter, Ini Ketentuan Tenaga Kesehatannya

Nasional5 jam lalu