Ikhtiar Subang Wujudkan Pelayanan Publik Adaptif dan Inovatif
SUBANG-Forum Konsultasi Publik yang bertajuk "Pemanfaatan Pengaduan Masyarakat Dalam Pendekatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan" digelar di Aula Pemda, Selasa (17/06/2025).
Kegiatan ini dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik Publik sebagai upaya langkah kongkret dalam memperkuat ekosistem pelayanan publik yang partisipatif dan berkelanjutan.
Bupati Kabupaten Subang Reynaldy Putra Andita atau yang akrab disapa Kang Rey, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dibuka sebagai ruang dialog strategis antar pemangku kepentingan bersama masyarakat.
"Kegiatan dilakukan untuk menggali gagasan bertukar pengalaman, serta memperkuat kolaborasi dalam membangun pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berorientasi kepada masyarakat," ujarnya.
Dia mengungkapkan, bahwa administrasi kependudukan adalah pondasi penting dalam mencetak pembangunan dan perlindungan hak warga negara, oleh karena itu layanan administrasi layanan kependudukan harus terus didorong kearah yang lebih cepat, tepat, transparan, dan inklusif.
"Maka hari ini kami sedang membuat sebuah kecepatan dalam segi pelayanan dasar terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, dan insyallah pada bulan agustus sudah bisa berjalan di anggaran perubahan," ungkapnya.
Menurutnya, setiap masyarakat subang nanti dalam membuat KTP itu tidak perlu datang lagi ke kantor, jadi nanti di setiap kecamatan sudah difasilitasi dan tinggal datang ke kantor camat setempat.
Anggota DPR RI H. Ateng Sutisna, mengatakan bahwa Forum Konsultan Publik harus menjadi agenda rutin demi mendorong pelayanan publik yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
“Forum ini penting dan ke depan harus terus dilaksanakan. Kita sebagai pelayan masyarakat harus berada di dekat masyarakat, mendengarkan, dan memahami kebutuhan mereka secara langsung,” ujarnya.
Ia menekankan, pelayanan publik yang adaptif dan inovatif harus menjadi fokus utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelas dunia.
Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru, pelayanan publik harus berbasis kebutuhan masyarakat. FKP ini menjadi instrumen penting untuk mendengarkan langsung suara warga.
Dengan digelarnya forum ini, Pemkab Subang berharap dapat mendorong budaya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, transparan, dan inklusif pada kepuasan masyarakat.(znl/ysp)
