Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

PASUNDANEKSPRES.ID - Pesatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Subang membuka peluang investasi dan lapangan pekerjaan baru. Namun, di balik perkembangan tersebut, kesiapan tenaga kerja lokal masih menjadi tantangan.
Kesenjangan kompetensi antara kemampuan pencari kerja dengan standar yang dibutuhkan perusahaan menjadi salah satu persoalan yang perlu dijembatani agar masyarakat Subang dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan industri.
Kondisi ini menjadi perhatian karena masuknya investasi belum otomatis menjamin tenaga kerja lokal terserap di perusahaan. Selain ketersediaan lowongan, kesesuaian pendidikan, keterampilan teknis, pengalaman, hingga kemampuan beradaptasi dengan teknologi industri menjadi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon pekerja.
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten Subang, Syauqi, mengatakan pelatihan kerja memiliki peran strategis dalam mempersiapkan masyarakat agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri.
Menurutnya, program pelatihan yang diselenggarakan Disnakertrans Subang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya pencari kerja, lulusan SMA/SMK, serta warga yang belum memiliki pengalaman kerja.
“Pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktik keterampilan sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan perusahaan. Harapannya, peserta memiliki bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja,” ujar Syauqi kepada Pasundan Ekspres.
Sejumlah bidang pelatihan telah diselenggarakan BLK Subang, mulai dari kelistrikan, elektronika, pengelasan, garmen atau menjahit, otomotif, perawatan pendingin ruangan (AC), administrasi perkantoran, hingga pembuatan roti dan kue.
Selain keterampilan konvensional, pengembangan kompetensi juga mulai diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri baru, seperti kendaraan listrik, manufaktur, serta pengoperasian alat berat. Penyesuaian ini dinilai penting seiring berkembangnya jenis usaha dan teknologi yang digunakan perusahaan di Kabupaten Subang.
Syauqi menjelaskan, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal keterampilan teknis. Perusahaan juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan, kemampuan komunikasi, penguasaan teknologi, pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kemampuan beradaptasi dengan mesin dan sistem produksi modern.
Di sisi lain, mengikuti pelatihan kerja belum otomatis menjamin seseorang langsung mendapatkan pekerjaan. Para lulusan tetap harus bersaing dengan pencari kerja lainnya serta memenuhi persyaratan perusahaan, baik dari sisi pendidikan, pengalaman, keterampilan khusus, maupun tahapan seleksi.
Karena itu, BLK Subang berupaya memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Upaya tersebut dilakukan melalui pelibatan tenaga ahli perusahaan dalam kegiatan pelatihan, penyesuaian materi dengan kebutuhan industri, hingga membuka peluang penyerapan tenaga kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan.
“Keberhasilan pelatihan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan atau sertifikat yang diterbitkan. Hal yang lebih penting adalah seberapa banyak lulusan pelatihan yang benar-benar terserap di dunia kerja, khususnya di perusahaan-perusahaan yang berkembang di Kabupaten Subang,” ungkapnya.
Kesiapan Tenaga Kerja Lokal
Persoalan Tenaga Kerja Jadi Atensi Bupati Reynaldy
Persoalan kesiapan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita. Ia menilai, pertumbuhan investasi harus memberikan dampak terhadap masyarakat, terutama melalui terbukanya kesempatan kerja.
Saat Subang Investment Forum (SIF) pada 24 Juni 2026, Reynaldy mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Subang masih mencapai sekitar 60 ribu orang.
Angka tersebut menjadi perhatian karena Subang tengah berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di kawasan Rebana. Menurutnya, kehadiran kawasan industri semestinya diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
“Jujur saya sedih ketika mendengar ada kawasan Rebana, sementara masih banyak warga saya yang menganggur. Kita punya sekitar 60 ribu pengangguran terbuka di Kabupaten Subang. Walaupun saya mencoba berbagai cara agar angka pengangguran itu berkurang, pertumbuhannya tetap cepat setiap tahun,” ujar Reynaldy.
Ia mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan kemudahan akses dan pelayanan bagi investor yang menjalankan usaha di Kabupaten Subang. Namun, perusahaan juga diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk bekerja.
“Saya akan memberikan kemudahan sebesar-besarnya bagi bapak dan ibu dalam menjalankan usaha di Kabupaten Subang. Namun saya juga memohon bantuannya agar masyarakat kami diberikan kemudahan sebesar-besarnya untuk bisa bekerja di tempat bapak ibu semua,” katanya.
Meski demikian, Reynaldy menyadari tuntutan agar warga Subang diprioritaskan bekerja harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Menurutnya, perusahaan memiliki standar dan kebutuhan tertentu sehingga calon tenaga kerja harus dipersiapkan agar mampu memenuhi kualifikasi tersebut.
Dalam Silaturahmi Bersama Media pada 20 Desember 2025 di Legok Gintung, Ciater, Reynaldy menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mencari pola kerja sama antara industri dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Subang.
Ia mendorong agar generasi muda mendapatkan akses pendidikan tinggi dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, lulusan dari daerah sendiri memiliki peluang lebih besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri.
“Tidak bisa dipaksakan kalau SDM-nya tidak sesuai, makanya kita cari cara bagaimana anak muda di sekitar pabrik kita masukkan ke universitas yang sesuai kebutuhan industri,” ungkapnya.
Reynaldy juga menginginkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja tidak hanya menjadi program sesaat. Menurutnya, diperlukan sistem yang berkelanjutan agar upaya menyiapkan SDM lokal tidak terhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
DPRD Dorong Warga Lokal Jadi Prioritas
Sorotan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang, Viqri Wijaya. Ia menegaskan, setiap perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Subang wajib memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD, khususnya Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan dan pendidikan. Ia menilai, pertumbuhan industri perlu diikuti dengan kebijakan perekrutan yang memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat setempat.
“Perusahaan baru di Kabupaten Subang memang harus merekrut tenaga kerja lokal karena angka pengangguran kita setiap tahun meningkat. Tahun 2024 sebanyak 63.260 orang, kemudian meningkat menjadi 76.115 orang yang tidak memiliki pekerjaan,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres.
Meski mendorong perusahaan memprioritaskan warga lokal, Viqri menilai persoalan penyerapan tenaga kerja tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan. Kesiapan sumber daya manusia dan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri juga harus menjadi perhatian.
Karena itu, Komisi IV DPRD terus mempertanyakan kesiapan lulusan sekolah serta relevansi jurusan pendidikan dengan kebutuhan perusahaan yang berkembang di Kabupaten Subang.
“Kita dari Komisi IV selalu bertanya apakah lulusan-lulusan kita sudah siap pakai? Apakah jurusan sekolah sudah sesuai kebutuhan perusahaan?” kata Viqri.
DPRD, lanjutnya, juga mendorong Disnakertrans agar lebih proaktif menggelar pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja. Namun, menurut Viqri, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Kita terus mendorong agar Disnakertrans proaktif mengadakan pelatihan-pelatihan di balai latihan kerja yang ada, tapi mereka tersenyum lesu karena anggaran 2026-2027 habis untuk merealisasikan janji bupati soal jalan kabupaten mulus 2027,” ungkapnya.
Kebutuhan Industri Perlu Terhubung dengan Pendidikan
Dari perspektif dunia usaha, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Subang, Agus Prabanta, menilai perkembangan kawasan industri, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Patimban dan Subang Smartpolitan, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Subang.
Namun, menurutnya, peluang tersebut tidak cukup hanya mengandalkan masuknya investor. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku industri, dan pengusaha lokal perlu membangun kolaborasi agar masyarakat mampu mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang berkembang.
Salah satu perhatian utama adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan dan standar perusahaan industri.
Agus menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan, Disnakertrans, serta perusahaan untuk menyiapkan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.
Peningkatan kualitas BLK dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) juga dinilai penting. Program pelatihan perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perusahaan, termasuk keterampilan teknis serta kemampuan berbahasa asing.
Sementara itu, aktivis Subang, Megi Akbar Setiawan, mendorong agar persoalan penyerapan tenaga kerja lokal ditangani melalui sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
Salah satu gagasannya adalah memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum SMK otomotif dengan standar manufaktur kendaraan listrik. Upaya tersebut juga perlu disertai program pemagangan terstruktur di perusahaan komponen industri atau vendor tier-1 dan tier-2 di sekitar kawasan industri.
Menurut Megi, pengembangan kompetensi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran di sekolah. Siswa perlu memperoleh pengalaman praktik yang sesuai dengan teknologi dan standar kerja yang digunakan perusahaan.
Selain itu, ia mengusulkan agar fungsi BLK daerah diperkuat menjadi pusat pelatihan khusus manufaktur otomotif dan kendaraan listrik. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui skema kerja sama dengan perusahaan, termasuk dukungan fasilitas dan modul pelatihan.
Ia juga mengusulkan dukungan industri dalam penyediaan alat peraga perakitan, simulator pengelasan, serta modul keselamatan baterai tegangan tinggi. Dengan fasilitas tersebut, peserta pelatihan diharapkan memperoleh keterampilan yang lebih dekat dengan kebutuhan pekerjaan di sektor manufaktur kendaraan listrik.
Gagasan lainnya adalah penguatan sertifikasi kompetensi bagi lulusan pelatihan BLK agar dapat menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam proses rekrutmen.(cdp/hdi/ysp)
