Kabupaten Subang Ramah Investasi, Bukti Kuat Komitmen Pemda dan DPRD

SUBANG-DPRD mendukung Subang sebagai daerah yang ramah investasi. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Zainal Mufidz, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis untuk menarik investasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Zainal menegaskan, DPRD terus mendorong penyederhanaan proses perizinan, pelayanan publik yang cepat dan transparan, serta memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dalam setiap tahapan perizinan.

“Kami terus mendorong penyederhanaan proses perizinan dan pelayanan yang transparan, cepat, serta bebas dari pungli agar investor merasa nyaman dan aman berinvestasi di Subang,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai bagian dari Kawasan Strategis Rebana, Subang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Ia menambahkan, momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik investasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Setiap investasi yang masuk harus membawa manfaat bagi warga Subang, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kapasitas SDM,” tambah ketua Komisi IV DPRD Subang.

Zainal juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada para investor, yang menjadi pondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa investasi yang masuk harus tetap berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan, agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam dan kualitas hidup generasi mendatang.

Sebelumnya, Bupati Subang Reynaldy menegaskan komitmennya untuk menjadikan Subang sebagai daerah yang ramah investasi. Di bawah kepemimpinannya, dia akan berusaha untuk menggaet investor agar mau berinvestasi di Subang.

Perhatian terhadap investasi di Subang ini juga ditunjukan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Salah satu investasi yang tengah berjalan di Subang yakni pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD Motor Indonesia di Kawasan Industri Subang Smartpolitan.

Dalam unggahannya di media sosial pada Minggu (6/4/2025), Dedi menyebut bahwa proyek tersebut merupakan langkah strategis untuk memajukan industri otomotif ramah lingkungan dan menciptakan lapangan kerja.

“Harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tak boleh berliku-liku. Saya buktikan hari ini, saya selalu memberikan advokasi,” kata Dedi.

Ia juga menegaskan tidak akan ada kompromi terhadap praktik-praktik yang merugikan rakyat dan dunia usaha, seperti mafia tanah atau oknum yang menghambat proses investasi.

Dengan proyeksi menyerap hingga 18.000 tenaga kerja, kehadiran investasi besar seperti pabrik mobil listrik tersebut menjadi bukti bahwa Subang semakin dilirik sebagai destinasi investasi potensial.

Diketahui, Pemda Subang dalam mendukung investasi yakni dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Melalui MPP ini, proses perizinan menjadi lebih cepat.

Kepala DPMPTSP Subang, H. Dikdik Solihin Dikdik menjelaskan, bahwa saat ini proses perizinan telah menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). MPP sendiri berfungsi sebagai pusat pelayanan yang menghimpun seluruh layanan publik dari berbagai dinas terkait, seperti PUPR, Kesehatan, Lingkungan Hidup (LH), Cipta Karya, Kementerian Agama (Kemenag), Pengadilan Negeri, dan lainnya.

"Kami tidak bisa membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri karena melibatkan dinas-dinas terkait," jelasnya.

MPP yang berada di bawah kendali DPMPTSP Subang ini baru diresmikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 12 Desember 2024 lalu, atau sekitar tiga bulan yang lalu. Meski baru beroperasi, MPP telah menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai 89.

Hal ini menandakan bahwa pembenahan infrastruktur, fasilitas, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (IT), dan instrumen pendukung lainnya sudah memadai, serta pelayanan berjalan dengan baik.

Namun, DPMPTSP tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan perizinan guna menjawab tuntutan zaman, terutama dalam menyambut era industrialisasi dan menarik minat investor ke Subang.

"Dengan adanya MPP, semua proses perizinan harus melalui MPP. Namun, MPP tidak bisa bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, seperti LH dan PUPR, karena ada aspek teknis yang harus dipenuhi," kata Dikdik.