Kejar Target KB Pria, DP2KBP3A Subang Hadapi Tantangan Partisipasi dan Skrining Peserta
PASUNDANEKSPRES.ID - Upaya menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Subang tidak hanya bertumpu pada penggunaan alat kontrasepsi bagi perempuan. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan laki-laki melalui metode operasi pria (MOP) atau vasektomi. Namun, upaya mencapai target program tersebut masih menghadapi tantangan, mulai dari proses skrining hingga kesiapan calon peserta pada hari pelaksanaan.
Kepala Bidang KB DP2KBP3A Kabupaten Subang, dr. Nadiyah Tariq Basharahil, MARS, mengatakan pelayanan MOP pada 2026 ditargetkan menjangkau 30 peserta. Pelaksanaan di Klinik Pratama Kodim 0605/Subang pada Minggu (25/10/2026) lalu, yang menjadi putaran kedua sekaligus upaya menuntaskan target tahunan tersebut.
Pada putaran pertama yang berlangsung sekitar April atau Mei, jumlah peserta yang menjalani pelayanan tercatat sembilan orang. Padahal, menurut Nadiyah, jumlah pendaftar sebelumnya cukup banyak. Sejumlah calon peserta tidak dapat mengikuti tindakan karena hasil skrining tidak memenuhi persyaratan atau berhalangan hadir pada hari pelaksanaan.
“Target Subang untuk tahun ini adalah 30 orang. Pada putaran pertama baru sembilan orang yang menjalani pelayanan. Untuk kegiatan sekarang, berdasarkan data yang masuk, ada 16 orang. Kami berharap target tahunan bisa tercapai,” ujar Nadiyah.
Ia menjelaskan, jumlah pendaftar tidak otomatis menjadi jumlah peserta yang dapat dilayani. Setiap calon peserta harus menjalani skrining terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan medis. Karena itu, peserta tidak bisa langsung datang dan menjalani tindakan tanpa melalui proses pemeriksaan.
Pelaksanaan Program KB Pria
Menurut Nadiyah, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program KB pria. Dinas tidak hanya perlu menyosialisasikan program, tetapi juga memastikan calon peserta memahami prosedur, memenuhi persyaratan, dan memperoleh persetujuan pasangan.
Nadiyah menegaskan, tugas DP2KBP3A bukan memaksa masyarakat memilih metode kontrasepsi tertentu, melainkan memberikan edukasi mengenai pilihan KB beserta manfaat dan persyaratannya. Masyarakat kemudian dapat menentukan metode yang sesuai dengan kondisi dan kesepakatan keluarga.
Untuk mengikuti MOP, calon peserta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk hasil skrining medis dan persetujuan pasangan. Nadiyah menyebut program ini umumnya ditujukan bagi pria yang merasa jumlah anaknya sudah cukup dan tidak merencanakan penambahan anak lagi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam tanggung jawab perencanaan keluarga. Selama ini, kehamilan, persalinan, dan penggunaan sejumlah metode kontrasepsi lebih banyak dialami perempuan. Melalui MOP, laki-laki dapat mengambil bagian dalam keputusan menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
“Kalau suami menyayangi istrinya, salah satu bentuknya adalah ikut memikirkan masa depan keluarga. Istri sudah mengalami kehamilan dan melahirkan, sehingga perencanaan KB bisa menjadi tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Meski demikian, Nadiyah mengingatkan bahwa keputusan mengikuti vasektomi harus berdasarkan pemahaman dan kesepakatan kedua belah pihak. Edukasi mengenai sifat permanen metode tersebut juga menjadi bagian penting sebelum calon peserta mengambil keputusan.
Selain program KB pria, DP2KBP3A Subang juga melaksanakan pelayanan kontrasepsi bagi perempuan. Nadiyah menyebut target tahunan pelayanan KB perempuan mencapai 225 peserta. Dalam pelaksanaannya, pelayanan telah dilakukan melalui dua putaran, masing-masing dengan jumlah peserta yang disebut mencapai 163 orang dan 62 orang.
Sementara itu, pada 2025, Kabupaten Subang memperoleh tambahan kuota MOP melalui program hibah dari tingkat Provinsi Jawa Barat. Nadiyah menjelaskan, Subang awalnya mendapatkan alokasi 42 Akseptor MOP, kemudian menerima tambahan 38 peserta dari alokasi yang tidak terserap daerah lain. Dengan demikian, total kuota hibah yang diperoleh mencapai 80 Akseptor MOP.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa capaian program dapat didorong melalui pemanfaatan peluang dan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Namun, ia menegaskan bahwa pada 2026 tidak terdapat hibah serupa, sehingga pelaksanaan MOP tahun ini mengacu pada target program yang telah ditetapkan.(hdi/ysp)
