Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Kepala BSSN Sebut Tak Ada Backup Data Usai Pusat Data Nasional Diserang Ransomware

I
Inessia Nabila MEditor: Inessia Nabila M
|11:10 WIB
Bagikan:
Kepala BSSN Sebut Tak Ada Backup Data Usai Pusat Data Nasional Diserang Ransomware
Kepala BSSN, Hinsa Siburian dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI. (Screenshot YouTube DPR RI)

PASUNDAN EKSPRES - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebutkan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terkena ransomware tidak memiliki backup data dan tidak bisa dikembalikan.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo Budi Arie di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Juni 2024.

Hinsa mengungkap bahwa hanya ada 2 persen data di Pusat Data Nasional Sementara yang berhasil di backup di PDNS Batam.

"Hasil pengecekan kita dan tidak adanya (data) back up. Hanya 2 persen (ter-backup di Batam)," ucap Hinsa.

Kepala BSSN itu mengakui menyesal data di PDNS tidak bisa dibackup atas kejadian serangan ransomware ini lantaran ada permasalahan dalam hal tata kelola sistem backup data di instansi tersebut.

"Kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," paparnya.

Rapat pun memanas ketika Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid langsung 'menyemprot' Kepala BSSN terkait kejadian fatal tersebut hingga tidak adanya backup data.

"Kalau nggak ada backup bukan (kesalahan) tata kelola sih Pak, itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak," ucap Meutya.

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut permasalahan backup data dalam instansi pemerintahan masih minim dikarenakan masalah anggaran yang tersedia.

"Kami terus mendorong para tenant untuk melakukan backup. Namun, kebijakan itu kembali ke para tenant. Ini bukan berarti menyalahkan para tenant, ini harus menjadi evaluasi kita bersama," ucap Budi.

"Kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup. Persoalan keterbatasan anggaran, atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor," lanjutnya.

Budi menyebut, tidak adanya backup data yang dimiliki oleh sejumlah instansi dikarenakan backup data bersifat opsional atau tidak wajib.

Oleh sebab itu, Menkominfo Budi akan menerbitkan aturan baru untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

Adapun aturan baru ini akan mewajibkan instansi pemerintah yang menggunakan fasilitas PDN mewajibkan untuk melakukan backup data. (inm)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline11 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang11 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta11 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang12 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle14 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle15 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle15 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional15 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle15 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional15 jam lalu