Mulai Januari 2027, Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak? Ternyata Pemerintah Siapkan Kebijakan Baru
PASUNDANEKSPRES.ID – Kabar baik bagi para pekerja di Indonesia. Pemerintah berencana menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan mulai Januari 2027.
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi jutaan pekerja karena beban pajak penghasilan yang selama ini dipotong dari gaji bulanan akan ditanggung oleh pemerintah melalui skema Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).
Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pemerintah bahkan berencana memperluas cakupan penerima fasilitas tersebut ke seluruh sektor usaha.
Langkah ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang lebih banyak menyasar pekerja di sektor padat karya dan pariwisata.
Dengan perluasan tersebut, program ini diperkirakan dapat menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja di berbagai sektor ekonomi.
Pajak Karyawan Ditanggung Pemerintah
Melalui kebijakan ini, pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan berpotensi mendapatkan keringanan berupa PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
Artinya, pajak penghasilan yang seharusnya menjadi beban pekerja akan dibayarkan oleh pemerintah sesuai ketentuan program yang berlaku.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan yang diterima pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Bagi kalangan pekerja, kebijakan ini tentu menjadi kabar menarik. Pasalnya, pengeluaran bulanan semakin beragam, mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, transportasi hingga cicilan.
Berlaku Mulai Januari 2027
Rencana pemberian fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah ini dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut tidak hanya membantu pekerja, tetapi juga menjaga konsumsi rumah tangga sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan ini bukan berarti pajak penghasilan dihapus secara permanen.
Skema yang disiapkan merupakan fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian, kewajiban pajak tetap ada, tetapi pembayarannya ditanggung pemerintah sesuai persyaratan dan aturan teknis yang ditetapkan.
Pekerja juga perlu menunggu ketentuan resmi mengenai mekanisme penyaluran, kriteria penerima, serta sektor usaha yang berhak memperoleh fasilitas tersebut.
Jika terealisasi sesuai rencana, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu program pemerintah yang memberikan dampak langsung bagi jutaan pekerja mulai 2027.
