Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Pemerintah Mulai Ancang- ancang Program Makan Siang Gratis?

H
Heru RamdaniEditor: Heru Ramdani
|12:37 WIB
Bagikan:
Pemerintah Mulai Ancang- ancang Program Makan Siang Gratis?
Pemerintah Mulai Ancang- ancang Program Makan Siang Gratis? (Sumber Foto Kabar24-Bisnis.com)

PASUNDAN EKSPRES- Proses penghitungan suara Pilpres yang belum rampung di KPU kembali mengecewakan publik, sementara munculnya kegaduhan terkait program makan siang gratis menciptakan sensasi tersendiri di kalangan masyarakat.

Meskipun belum ada hasil pemenang Pilpres yang diumumkan, program ini, yang menjadi jargon unggulan pasangan Prabowo-Gibran, sudah mulai dibahas oleh pemerintah pusat, melibatkan penyusunan anggaran untuk tahun 2025.

Namun, pertanyaan mendasar muncul apakah pemerintah sudah benar-benar memulai ancang-ancang terkait program makan siang gratis?

Simulasi yang dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di SMP Negeri 2 Curuk, Tangerang, menambahkan kebingungan, terutama karena pernyataan kontroversial Bupati Tangerang terkait inisiatif tersebut.

Menurut informasi, program makan siang gratis menjadi salah satu dari sejumlah janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Namun, dalam simulasi yang dilakukan, Bupati Tangerang membantah keterkaitan dengan pemerintah pusat, menyatakan bahwa ini adalah inisiatif lokal.

Meski begitu, simulasi ini memberikan gambaran bagaimana program ini bisa dijalankan. Ada empat menu pilihan dengan harga Rp15.000 per porsi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan. Namun, belum ada kejelasan terkait mekanisme dan pembiayaan program ini.

Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa simulasi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk penerapan program makan siang gratis secara nasional.

Dalam konteks ini, kajiannya melibatkan mekanisme, pembiayaan, dan implementasi yang tepat sasaran. Namun, pendanaan yang mencapai APBN 2025 perlu dievaluasi seksama, mengingat potensi defisit yang perlu dijaga agar tidak merugikan perekonomian.

Penting untuk dicatat bahwa program ini menjadi sorotan karena diumumkan hanya empat hari setelah sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

Terlepas dari pandangan positif atau negatif, masyarakat perlu memahami bahwa pembahasan ini terjadi di tengah proses penghitungan suara yang masih berlangsung dan belum ada pemenang yang resmi diumumkan.

Kritik terhadap keterlambatan penghitungan suara dan kekhawatiran terkait anggaran program makan siang gratis menunjukkan kompleksitas situasi politik dan ekonomi saat ini.

Sebagai masyarakat, kita perlu mengikuti perkembangan dengan bijak dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dasar yang kuat, baik dari segi mekanisme maupun keberlanjutannya.

Sebagai akhir catatan, perlu dicatat bahwa isu-isu seperti ini tidak hanya memengaruhi jalannya pemerintahan, tetapi juga mengakibatkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi perlu diutamakan dalam setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Berita Terbaru

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Kejari dan Bapas Subang Laksanakan  Eksekusi Pidana Kerja Sosial

Headline5 jam lalu
Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Hujan Disertai Angin Puting Beliung Terjang Padalarang

Bandung Barat6 jam lalu
Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Kejari Purwakarta Turut Sukseskan Ngosrek Bersama Lintas Sektoral di Situ Buleud

Purwakarta6 jam lalu
Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Ikuti Deklarasi Damai, Cakades Diingatkan Jaga Kondusifitas dan Kamtibmas

Subang6 jam lalu
ADVERTISEMENT
HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

HP Terbaru Akhir Tahun 2026: Daftar Harga dan Spesifikasi Lengkap, dari Rp1 Jutaan

Lifestyle7 jam lalu
Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Desak Pemkab Turun Tangan, FMSB Soroti Tenaga Kerja Lokal dan Perizinan PT CMM

Subang7 jam lalu
Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta Cabut Izin KBIHU Al-Fatah

Purwakarta7 jam lalu
Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Kapolres Purwakarta Wajibkan Pelaku Tawuran Lapor Berkala

Purwakarta7 jam lalu
Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital,  Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Satpol PP Karawang Siapkan Personel Bantuan Pilkades Digital, Antisipasi Gangguan Proses Pemilihan

Karawang7 jam lalu
DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

DPRD Karawang Kecewa Terhadap PT Nipro Indonesia Jaya

Karawang7 jam lalu