Pemkab Purwakarta Petakan Desa Rawan Kekeringan dan Karhutla
PASUNDANEKSPRES.ID - Asisten Sekretaris Daerah (Asda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, Agung Darwis Suriaatmadja menegaskan bahwa Pemkab Purwakarta akan memperkuat pemetaan desa rawan kekeringan dan karhutla, optimalisasi embung dan distribusi air bersih. Hal ini disampaikan Agung usai mengikuti Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino dan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual di Aula Kantor Bapperida, Senin (29/6/2026).
Untuk diketahui, rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian ini membahas dua agenda utama, yakni kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino 2026 dan pengendalian inflasi daerah. Dalam rakor tersebut disampaikan agar pemerintah daerah segera memetakan sumber air baku, mengampanyekan panen air hujan, mengendalikan konsumsi air, dan menyiapkan rencana kontingensi termasuk mobil tangki air.
BMKG memprediksi peluang El Nino kuat mencapai 99 persen dengan puncak kekeringan ekstrem Juli hingga September 2026, sehingga BNPB mendorong optimalisasi OMC, penguatan sarpras, patroli terpadu TNI-Polri bersama masyarakat di desa rawan karhutla, serta pemadaman dini dan modifikasi cuaca. "Pak Mendagri menekankan pentingnya meninjau dampak El Nino terhadap produksi komoditas pangan prioritas nasional, karena gangguan ketersediaan dan harga bahan pokok dapat memicu gejolak sosial dan mempengaruhi stabilitas ekonomi," kata Agung saat dikonfirmasi.
Dalam rakor tersebut juga diingatkan perlunya SOP distribusi air bersih lintas kabupaten/kota dan penanaman hutan di hulu sebagai mitigasi jangka panjang, mengingat dampak kekeringan tidak hanya pada air dan pangan, tetapi juga pada potensi kebakaran hutan dan lahan.
Pada sesi pengendalian inflasi terungkap bahwa IPH Minggu ke-4 2026 menunjukkan 30 provinsi mengalami kenaikan dengan komoditas utama adalah cabai merah, beras, bawang merah, dan daging sapi. "Pemkab Purwakarta terus melakukan pengawasan harga pangan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, yakni melalui operasi pasar dan kerja sama antardaerah agar inflasi tetap terkendali," ujar Agung.(add/sep)
