Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Penanaman Tebu di Subang Sudah Berjalan dan Tumbuh, Bupati dan Gubernur Baru Menolak: Ada Apa dengan Koordinasi PTPN?

H
Hadi MartadinataEditor: Yusup Suparman
|09:27 WIB
Bagikan:
Penanaman Tebu di Subang Sudah Berjalan dan Tumbuh, Bupati dan Gubernur Baru Menolak: Ada Apa dengan Koordinasi PTPN?
PENOLAKAN: Ilustrasi AI Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Subang menolak budidaya tebu di wilayah Subang Selatan. Hadi Martadinata/Pasundan Ekspres

SUBANG – Penolakan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap penanaman tebu di Subang tepatnya di kawasan perkebunan teh dan nanas Subang Selatan memunculkan pertanyaan baru. Mengapa keberatan itu baru mencuat setelah tebu ditanam dan mulai tumbuh?

Fakta tersebut mengarah pada dugaan lemahnya koordinasi antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan pemerintah daerah. Program yang disebut sebagai bagian dari agenda nasional itu diduga berjalan tanpa komunikasi yang memadai dengan Pemkab Subang maupun Pemprov Jawa Barat.

Padahal, perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu tidak hanya menyangkut produksi pertanian, tetapi juga berkaitan dengan tata ruang, kelestarian lingkungan, dan arah pembangunan daerah. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan dinilai menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan strategis.

Penanaman Tebu di Subang Ubah Sentra Perkebunan Teh dan Nanas

Bupati Subang mengaku telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat agar kawasan Ciater dan Jalancagak tetap dipertahankan sebagai sentra perkebunan teh dan nanas yang selama ini menjadi identitas Subang Selatan.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Gubernur, menyampaikan bahwa di atas itu sudah jangan diganggu, tetap jadi perkebunan nanas dan perkebunan teh karena memang ekosistemnya seperti itu," ujar Reynaldy saat diwawancara Pasundan Ekspres, pada Senin (8/6/2026).

Ia juga mengungkapkan Pemprov Jawa Barat tengah menyempurnakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan memperjelas zonasi komoditas perkebunan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan karakter kawasan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai penanaman tebu di kawasan Ciater merupakan kebijakan yang keliru. Menurutnya, kawasan perkebunan teh memiliki fungsi ekologis yang tidak dapat digantikan, terutama sebagai daerah resapan air dan penyangga lingkungan.

"Pengusahanya sudah bayar Rp1 miliar ke PTPN uang sewa. Sudah, saya yang bayar. Tarik!" tegas Dedi di acara pengukuhan DPP Apindo Jawa Barat, Jumat (26/6/2026), seraya menyatakan kesiapannya mengganti biaya sewa lahan agar program dihentikan.

Pemprov Jawa Barat bahkan berencana mengembalikan sekitar 100 hektare lahan yang telah ditanami tebu menjadi kawasan perkebunan teh. Sikap tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pihak yang menjalankan program penanaman.

Aktivis Subang, Ulul Fahmi Fauzy, menilai polemik ini menjadi indikasi bahwa komunikasi antarlembaga tidak berjalan optimal. Menurutnya, apabila kepala daerah baru menyampaikan penolakan setelah tanaman tumbuh, maka proses koordinasi sejak tahap perencanaan patut dipertanyakan.

"Program sudah berjalan, tanaman sudah tumbuh, tetapi kepala daerah baru menyampaikan penolakan. Artinya ada komunikasi yang tidak sinkron antara PTPN dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Ulul menegaskan, meski program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan karena memahami kondisi wilayah, tata ruang, serta dampak sosial dan lingkungan yang akan ditimbulkan.(hdi/ysp)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline9 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang10 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle13 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle14 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional14 jam lalu