Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Perketat Pengawasan Pembayaran THR, Serikat Buruh di Subang Ingatkan Soal Aturan

H
HubaEditor: Indrawan Setiadi
|08:20 WIB
Bagikan:
Perketat Pengawasan Pembayaran THR, Serikat Buruh di Subang Ingatkan Soal Aturan
UNJUK RASA: Serikat buruh dari FSBP-KASBI saat melakukan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Serikat buruh ingatkan perusahaan agar membayar THR.

SUBANG-Sekretaris Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBP-KASBI), Rahmat Saputra menegaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak wajib yang harus diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. 

Hal ini bukan tanpa dasar, karena ketentuan mengenai THR telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini. Bahkan, ada yang dengan sengaja menunda pembayaran THR atau mencari celah untuk menghindarinya. Oleh karena itu, FSBP-KASBI menyoroti lemahnya pengawasan dan mendesak pemerintah daerah, terutama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk lebih aktif dalam memastikan hak pekerja terpenuhi.

Menurut regulasi yang berlaku, perhitungan THR bagi pekerja atau buruh yang wajib dibayarkan oleh pengusaha adalah sebagai berikut. Pertama, pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah penuh. Kedua, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan, tetapi kurang dari 12 bulan, berhak menerima THR secara proporsional dengan rumus perhitungan  (Masa Kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

Selain itu, batas waktu pembayaran THR juga telah ditetapkan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang terlambat membayar THR, bahkan ada yang tidak membayarkannya sama sekali.

Rahmat Saputra menegaskan, meskipun pembayaran THR sudah menjadi kewajiban, masih banyak pengusaha yang dengan sengaja menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas. Beberapa modus yang sering dilakukan oleh pengusaha nakal.

Pertama, menunda pembayaran THR tanpa membayar denda 5 persen, meskipun aturan telah mewajibkan denda bagi pengusaha yang terlambat. Kedua, membayar THR secara dicicil, bahkan hingga setelah hari raya keagamaan berlalu. Ketiga, mencari celah hukum untuk menghindari pembayaran, seperti memaksa pekerja mengundurkan diri sebelum hari raya agar tidak perlu membayar THR.

Padahal, berdasarkan regulasi yang ada, pengusaha yang tidak membayar THR tepat waktu harus membayar denda sebesar 5 persen dari total yang harus dibayarkan. Sayangnya, sanksi yang diberikan masih sebatas administratif, tanpa ada konsekuensi hukum yang lebih tegas bagi perusahaan yang berulang kali melanggar aturan ini.

"Setiap tahun, ada saja pengusaha yang telat membayar THR tanpa denda 5 persen. Bahkan, ada yang menyicilnya sampai setelah hari raya, atau lebih buruk lagi, sengaja membuat pekerja mengundurkan diri agar tidak perlu membayar THR. Ini praktik yang tidak manusiawi dan harus dihentikan," tegas Rahmat.

FSBP-KASBI menilai bahwa lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan pengawas ketenagakerjaan menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya pelanggaran pembayaran THR di Subang.

"Disnaker memang setiap tahun membuka posko pengaduan THR, tapi sifatnya hanya menunggu laporan dari pekerja. Ini tidak cukup! Harus ada tindakan proaktif seperti sidak langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan pembayaran THR berjalan sesuai aturan," ujar Rahmat.

Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan secara ketat akan sangat efektif dalam mencegah perusahaan-perusahaan nakal melalaikan kewajibannya. Jika tidak ada pengawasan yang tegas, maka pelanggaran akan terus terjadi setiap tahun.

"Disnaker harus lebih aktif turun ke lapangan, bukan hanya menunggu laporan. Jika ada pengusaha yang tidak membayar THR tepat waktu, harus ada sanksi yang benar-benar memberi efek jera," tambahnya.

Melihat kondisi ini, FSBP-KASBI mendesak beberapa langkah konkret agar pembayaran THR dapat dilakukan dengan lebih transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pertama, penguatan pengawasan oleh disnaker. Dinas melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan menjelang batas waktu pembayaran THR. Kemudian, tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga memonitor langsung kondisi pekerja di lapangan.

Kedua, penerapan sanksi lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar. Menurut Saputra, tidak hanya denda administratif 5 persen, tetapi juga sanksi lain seperti pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang berulang kali melanggar. Kemudian, Peningkatan Edukasi bagi pekerja tentang hak-hak mereka. 

"Pekerja harus lebih memahami hak mereka terkait THR agar dapat melakukan pelaporan dan advokasi jika terjadi pelanggaran," jelasnya.

"Kami akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja di Subang, termasuk memastikan THR dibayarkan tepat waktu dan sesuai aturan. Jika ada pengusaha yang nakal, kami tidak akan tinggal diam!" tutup Rahmat dengan tegas.(hdi/ysp) 

Berita Terbaru

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Nasional11 jam lalu
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

Nasional11 jam lalu
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Nasional12 jam lalu
SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

SADAYA JAGA Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Titik Keramaian hingga Gereja di Subang

Subang12 jam lalu
Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Jalan Santai HKN, Om Zein Tekankan Kesehatan Modal Utama Bangun Daerah

Purwakarta12 jam lalu
Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Pilkades Digital Dinilai Lebih Hemat dan Akurat, DPMD Jabar Bantu Alat Digital Untuk 1 TPS

Subang13 jam lalu
Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Ketika Rumah Berubah Menjadi Tempat Berakhirnya Kehidupan

Opini13 jam lalu
Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Bukan Atlet Yang Kalah Tapi Sportivitas Yang Mulai Padam

Opini13 jam lalu
ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

ATR/BPN Buka Layanan Konsultasi Pertanahan di MPP Subang, Warga Tak Perlu Selalu ke Kantor

Subang13 jam lalu
Disdikbud Subang Tekankan Pentingnya Verifikasi Data Guru TK

Disdikbud Subang Tekankan Pentingnya Verifikasi Data Guru TK

Subang13 jam lalu