Pertumbuhan Industri Pesat, Tapi Banyak Warga Subang Masih Ngangur

PASUNDANEKSPRES.ID - Sebagian masyarakat Subang masih ada yang menganggur di tengah derasnya pertumbuhan industri. Padahal, pertumbuhan industri digadang-gadang sebagai solusi mengatasi pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Subang masih di atas 6 persen. BPS merilis data pengangguran per Agustus 2025, untuk Subang sebesar 6,80 persen. Naik dari Agustus 2024 lalu sebesar 6,73 persen sebesar 0,07 persen.

TPT Subang sebesar 6,73 persen pada Agustus 2024 itu dengan jumlah 63.260 jiwa. Persentase TPT itu ternyata turun sebesar 0,92 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 7,65 persen dengan jumlah 69.565 jiwa.

Secara angka, ini berarti sebanyak 6.305 jiwa berhasil keluar dari status pengangguran pada tahun tersebut.

Namun, di balik optimisme penurunan angka ini, pengangguran masih menjadi masalah struktural serius yang diperparah oleh minimnya peluang kerja yang sesuai serta ketidaksesuaian antara lulusan dan kebutuhan pasar.

Angka 6,73 tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja di Subang, sekitar 6 sampai 7 orang di antaranya adalah pengangguran.

Penurunan TPT ini juga harus disikapi secara hati-hati karena terjadi di tengah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi, menandakan bahwa meskipun ada penyerapan, isu pengangguran struktural dan minimnya peluang kerja berkualitas masih menjadi tantangan utama.

Subang sendiri memiliki 939.680 orang angkatan kerja dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,71 persen pada Agustus 2024, dengan penduduk usia kerja di Subang diperkirakan sekitar 1.309.000 orang.

TPAK 71,71 persen ini mengindikasikan bahwa hampir tiga perempat dari total penduduk usia kerja Subang aktif mencari pekerjaan atau sudah bekerja.

Tingginya TPAK ini adalah sinyal positif gairah pasar kerja, namun sekaligus menjadi tantangan besar. Semakin banyak orang ingin bekerja, semakin besar pula kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja formal yang memadai.

Ini menandakan bahwa meski penyerapan kerja ada, laju penciptaan lapangan kerja berkualitas belum sepenuhnya mampu mengimbangi lonjakan dan semangat angkatan kerja yang memasuki pasar.

Masalah utama di Subang bukanlah kuantitas pencari kerja, melainkan kualitas peluang kerja yang tersedia dan ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri.

Angka TPT yang diturunkan diduga kuat diselamatkan oleh sektor informal atau pekerjaan dengan jam tidak penuh. Sementara itu, sektor-sektor strategis di Kawasan Industri dan KEK Patimban, yang membutuhkan ribuan tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan logistik, seringkali kesulitan merekrut warga Subang karena minimnya kualifikasi.

Sebagai informasi, berdasarkan informasi dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Patimban diproyeksikan menyerap tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 156.154 orang, sedangkan KEK Subang Smartpolitan diproyeksikan apat menyerap sebanyak 95.139 orang.

Data ini menunjukkan adanya disparitas yang ekstrem antara potensi kebutuhan kerja kurang lebih 250.000 posisi dengan jumlah pengangguran Subang saat ini yang sebanyak 63.260 jiwa. Padahal, secara kuantitas, KEK dapat menyerap seluruh pengangguran Subang dan bahkan masih membutuhkan tambahan tenaga kerja yang sangat besar.

Isu utama terletak pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh investor utama KEK, yang menuntut kualifikasi tinggi, dan bukan hanya tenaga kerja padat karya biasa.

Pemerintah Kabupaten Subang sendiri mengakui bahwa tantangan terbesar adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar warga lokal bisa bersaing dengan pendatang dari luar daerah yang sudah memiliki kualifikasi tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Rona Mairansyah tentang upaya dari pemerintah daerah melalui berbagai program strategis untuk menekan angka pengangguran dan menyiapkan tenaga kerja yang terampil serta berdaya saing.

“Kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Subang usia 16 hingga 30 tahun agar memiliki keterampilan, pengalaman, dan peluang kerja yang nyata. Mereka adalah generasi produktif yang menjadi ujung tombak pembangunan daerah,” ujarnya kepada Pasundan Ekspres, Senin (27/10/2025).

Beberapa program strategis unggulan tersebut mulai dai pelatihan vokasi, program magang, program wirausaha muda, kemudahan perizinan dan iklim investasi sampai dengan pusat informasi karir.

Dengan kata lain, adanya dua KEK besar ini dipandang sebagai berkah sekaligus tantangan persaingan SDM lokal.

Subang Mendapatkan Bonus Demografi

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang, Iwan Syahrul Anwar mengatakan saat ini Kabupaten Subang masih mendapatkan bonus demografi.

"Berdasarkan data Kabupaten Subang Dalam Angka sampai akhir tahun 2024, jumlah penduduk kita 1.663.156 jiwa. Yang menarik dari angka ini kita masih dalam periode bonus demografi, bahwa usia produktif kita masih menopang usia yang sudah tidak produktif," ucapnya dalam acara Musrenbang Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas untuk perencanaan tahun 2026, pada Kamis (24/4/2025) di Aula Pemda lalu.

dalam sebuah acara, beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Subang harus berupaya untuk menyiapkan SDM yang berkualitas sehingga dapat terserap sebagai tenaga kerja. "Tentu saja kita harus menyiapkan SDM kita sehingga bisa terserap sepenuhnya di kawasan industri yang ada di Kabupaten Subang," ucapnya.

Dia mengungkapkan, angka pengangguran Kabupaten Subang masih cukup tinggi yaitu di angka 63.260 orang jika diabsolutkan dengan usia yang masih sekolah sebanyak 83.230 orang.

"Kelas 3 SMA hari ini apabila masih belum tersiapkan untuk kuliah, atau kerja mandiri ini bisa menjadi potensi pengangguran tambahan di tahun 2025," ucapnya.

DPRD Subang Desak Atasi Pengangguran

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang, H. Adik, menyoroti persoalan pengangguran yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Subang.

Menurutnya, belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

“Kalau ditanya soal pengangguran, pasti akan kembali ke eksekutif, yaitu pemerintah. Karena hari ini juga belum ada langkah konkret dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk hadir mengatasi persoalan pengangguran,” ujarnya saat diwawancara Pasundan Ekspres.

Ia menilai, penanganan pengangguran seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan kerja formal di sektor industri, pabrik, atau perkantoran. Pemerintah, kata dia, juga perlu mendorong masyarakat agar mampu menciptakan peluang kerja secara mandiri.

“Kan mengatasi pengangguran tidak hanya menyiapkan lapangan pekerjaan di kantoran atau pabrik. Ada lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan oleh kita sendiri. Pemerintah seharusnya menginventarisasi keterampilan, sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia yang ada. Setelah itu, tinggal difasilitasi agar mereka bisa menciptakan lahan pekerjaan sendiri,” kata Adik.

Adik juga menyoroti program pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dianggap monoton dan belum menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

“Jangan hanya program pelatihan menjahit atau otomotif terus. Tidak ada perubahan. Harusnya dilakukan evaluasi dan inovasi,” terangnya.
Ia mendorong agar Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait melakukan pendekatan lebih aktif ke masyarakat, dengan turun langsung ke kecamatan dan desa untuk mendengarkan aspirasi calon tenaga kerja. Dari situ, pemerintah bisa mengetahui minat dan potensi mereka, apakah ingin menjadi pekerja atau menciptakan usaha sendiri.

“Selain ingin bekerja sebagai karyawan, banyak juga yang ingin menciptakan lapangan kerja seperti peternakan, tambak, pertanian, atau home industri. Itu harus difasilitasi dan didampingi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat yang telah difasilitasi agar program tidak berhenti hanya pada pelatihan.

“Program yang sesuai dengan harapan masyarakat harus dihadirkan. Pemerintah wajib memfasilitasi dan mendampingi agar mereka bisa berdikari secara ekonomi. Dengan begitu, angka pengangguran bisa berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tutupnya.

Kompetensi Warga Masih Minim

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Subang Ir. H. Agus Prabanta mengungkapkan alasan minim merekrut tenaga kerja lokal Subang, salah satunya adalah kesenjangan kompetensi yang cukup jauh.

"Kalau berbicara dengan para HRD di Kabupaten Subang, memang kompetensi tenaga kerja di Subang ini masih jauh atau tertinggal dari yang dibutuhkan industri," ucapnya.

Padahal, sejumlah industri yang saat ini mulai berkembang di Subang di berbagai kawasan tengah membutuhkan tenaga kerja dengan spesifikasi khusus.

"Bahkan, mereka menyiapkan gaji besar untuk beberapa pekerjaan dengan spesifikasi khusus. Jadi meskipun BYD menyiapkan 15.000 tenaga kerja, atau loker-loker yang kemarin diciptakan itu belum bisa (menyerap tenaga kerja lokal)," ucapnya.

Melihat kenyataan itu, ia mengaku miris dengan jumlah tenaga kerja lokal yang terserap oleh industri yang ada.

"Ketika saya melihat ke lapangan, memang persentase masyarakat Subang yang dibutuhkan kecil, mohon maaf. Saya juga miris lihatnya," ucapnya.Ia bahkan mengungkapkan, kondisi ini diperburuk dengan minimnya komunikasi antara pihak Dinas Ketenagakerjaan dengan para pihak perusahaan. Oleh sebab itu, Kadin yang hanya bertindak fasilitator mencoba untuk menghubungkan kedua belah pihak tersebut.

"Ada ketersumbatan komunikasi antara Disnaker dan para pelaku industri. Ini baru saya coba mengkomunikasikan, yang selama ini menurut saya tidak terciptanya komunikasi," ucapnya.

Agus menyebut, saat ini pihak pemda belum memiliki database lowongan pekerjaan yang valid dari berbagai industri di Subang, yang sejatinya bisa sangat membantu para pencari kerja mengetahui informasi tersebut.
"Beberapa job fair yang ada tidak terlalu signifikan, karena sekarang tanpa job fair pun sekarang tinggal klik pun juga sudah bisa (lamar pekerjaan) asalkan database kita valid," ucapnya.

Perkembangan Industri Tak Atasi Pengangguran

Sekretaris Umum Federasi Serikat Buruh Pekerja Konfederasi KASBI Kabupaten Subang, Rahmat Saputra, SH mengatakan, perkembangan industrialisasi di Subang tidak berdampak banyak pada permasalahan pengangguran.

"Mengingat mulai menjamurnya kawasan-kawasan industri di Kabupaten Subang ternyata tidak mampu menampung atau menyerap tenaga kerja yang ada," ucapnya.

Ia mengatakan, minimnya dampak yang diberikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya serapan tenaga kerja lokal yang dilakukan oleh industri-industri di Subang.

"Mirisnya, hari ini kebanyakan orang-orang yang bekerja di Kabupaten Subang itu justru mayoritas berasal dari luar Subang, yang tentunya kebanyakan dari mereka upahnya lebih rendah dari UMK Subang," ucapnya.

Berangkat dari sana, para pencari kerja dari Kabupaten Subang memilih untuk merantau ke luar daerah dengan harapan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih layak dibandingkan di Subang.

"Kebanyakan orang-orang Subang memilih untuk bekerja ke luar Subang yang UMK nya lebih tinggi, missal di Jakarta, Karawang, Bekasi, dan lainnya," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah daerah dapat lebih menaruh perhatian pada permasalahan ketenagakerjaan tersebut, sebab ini menyangkut kehidupan masyarakat.

"Harusnya ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Subang. Andai saja UMK di Kabupaten Subang bisa lebih tinggi dari UMK yang sekarang, mungkin minat pekerja di Subang juga untukbekerja di daerahnya sendiri lebih banyak," ucapnya.

Peluang Kerja Terbuka Lebar

Pengurus Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) Subang menyebut, peluang lapangan kerja Subang kini sebetulnya besar dengan tumbuhnya sektor industri. Terutama di salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Subang. Yakni Subang Smartpolitan yang tengah gencar mencari tenaga kerja terampil untuk perusahaan mobil listrik BYD.

"Yang saat ini sedang ramai adanya pabrik mobil listrik, dengan perkiraan sekitar 18 ribu kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap oleh PT BYD dan perusahaan penopang atau penyuplai sparepart-nya," ucap pengurus FBKK, Tarmo kepada Pasundan Ekspres.

Untuk bisa mengalokasikan lapangan pekerjaan tersebut kepada tenaga kerja lokal pemuda di Subang, pihak BKK bekerja sama dengan BLK di setiap satuan Pendidikan untuk melakukan pelatihan vokasi kepada para agar dapat memenuhi kebutuhan industri tersebut.

"Kami di BKK berkolaborasi dengan BLK dalam pelaksanaan pelatihan vokasi beberapa keahlian kepada para alumni agar dapat memiliki skill yang diperlukan oleh industri saat ini," ucapnya.

Di samping itu, FBKK juga berusaha untuk menjembatani para pencari kerja dalam empeorleh informasi lapangan pekerjaan melalui koneksi HRD di berbagai perusahaan di Kabupaten Subang.

"Kami juga berusaha untuk menyambung koneksi dengan HRD di beberapa perusahaan agar dapat memperoleh informasi seputar lapangan pekerjaan yang sedang tersedia," ucapnya.

Dengan berbagai usaha yang dilakukan, tidak muluk-muluk, ia hanya berharap tenaga kerja lokal pemuda di Subang dapat terserap paling tidak setengah dari apa yang telah dialokasikan oleh perusahaan.

"Harapannya 50 persen bisa menyerap tenaga lokal, karena tidak dipungkiri tenaga kerja di luar Subang yang masih provinsi Jawa Barat juga akan masuk," ucapnya.

Hal ini dikarenakan adanya aplikasi "Nyari Gawe" dari Pemprov Jawa Barat yang memungkinkan persaingan dengan tenaga kerja dari daerah Jawa Barat lainnya.

Disnaker Akan Bentuk Badan Rekrutmen

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang tengah menyiapkan langkah untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya dengan membentuk badan rekrutmen tenaga kerja daerah dan memperkuat regulasi pelaporan lowongan kerja oleh perusahaan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Subang, Rona Mairansyah menyampaikan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, yang kini akan dijabarkan dalam peraturan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif di tingkat kabupaten.

“Upaya Disnaker Kabupaten Subang dalam mengatasi permasalahan pengangguran adalah mengupayakan kepatuhan perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas Ketenagakerjaan Subang,” terangnya saat diwawancara Pasundan Ekspres, belum lama ini.
Hal Itu, kara Rona, dituangkan dalam Perda yang sedang disiapkan, merujuk pada Perpres 57 Tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan.

Dia menjelaskan, badan rekrutmen tenaga kerja yang akan dibentuk nantinya berfungsi mengkoordinasikan seluruh proses seleksi calon tenaga kerja di Kabupaten Subang, sekaligus memastikan keterbukaan data antara perusahaan dan pemerintah daerah.
“Selama ini kita sulit sekali mendapatkan data calon tenaga kerja yang diterima di perusahaan karena mereka tidak melapor kepada kita. Melalui badan ini, kita bisa mengetahui berapa persentase warga Subang yang menjadi calon tenaga kerja dan berapa yang akhirnya diterima,” jelas Rona.

Untuk memperkuat sinergi, Disnakertrans juga tengah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh perusahaan di Subang.
Nantinya, setiap kebutuhan tenaga kerja akan diseleksi oleh Disnaker dengan melibatkan unsur Forkopimda, perusahaan, dan akademisi, sehingga proses rekrutmen berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

“Semua kebutuhan tenaga kerja di perusahaan nantinya diseleksi oleh Dinas Tenaga Kerja bersama unsur Forkopimda dan akademisi. Di situlah akan dilaksanakan testing calon tenaga kerja,” kata Rona.

Berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Subang hingga Desember 2025, tercatat 16.115 pencari kerja (pencaker) yang terdaftar, sedangkan lowongan kerja (loker) yang dilaporkan baru mencapai 7.979 posisi.

Sejauh ini, beberapa perusahaan yang aktif melaporkan lowongan kerja antara lain PT Pesat Global, PT Daenong, PT Taekwang, PT Meiloon, PT Evoty, PT Uwu Jump, PT Suai, PT Sheba, PT Willbes, BTPN Syariah, PT Jaya Raya Cipta Indah, PT Swapro, PT Dae Young, dan PT Matsuoka.

Rona menegaskan, seluruh upaya ini diarahkan untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat lokal, serta memastikan tenaga kerja asal Subang mendapat kesempatan kerja yang lebih luas.
“Kami ingin setiap peluang kerja yang ada di Subang diisi oleh masyarakat Subang sendiri. Itu tujuan utama dari kebijakan ini,” pungkasnya.(fsh/cdp/ysp)