Praktik Culas Jual Beli Solar dan Pupuk Subsidi di Subang Terbongkar
PASUNDANEKSPRES.ID - Dua praktik penyalahgunaan barang bersubsidi terungkap di Kabupaten Subang. Kasus tersebut meliputi dugaan penjualan kembali solar subsidi dengan harga lebih tinggi serta pengoplosan pupuk subsidi untuk dipasarkan sebagai produk nonsubsidi.
Kedua kasus yang diungkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang itu memiliki kesamaan, yakni dugaan pemanfaatan barang subsidi untuk memperoleh keuntungan komersial. Padahal, BBM dan pupuk bersubsidi merupakan komoditas yang pendistribusiannya diatur pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Dalam kasus pertama, polisi mengamankan seorang pria berinisial IRF (37), warga Desa Cicadas, Kecamatan Binong. Tersangka diduga membeli solar subsidi melalui perantara atau orang kepercayaannya, kemudian mengumpulkan dan menjualnya kembali kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.
Wakapolres Subang Kompol Fajri Anbiyaa mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima Command Center 110 Polres Subang pada Jumat (23/10/2026) sekitar pukul 20.30 WIB.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Binong melakukan pengecekan ke lokasi di wilayah Desa Cicadas. Sekitar pukul 21.45 WIB, polisi menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan penimbunan dan jual beli solar subsidi ilegal.
"Dari hasil penyelidikan sementara, tersangka diduga memperoleh BBM solar bersubsidi dari SPBU melalui perantara atau orang kepercayaannya. Solar tersebut kemudian dikumpulkan dan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi," kata Fajri saat konferensi pers di Mapolres Subang, Senin (9/11/2026).
Dari lokasi, polisi menyita 29 jerigen berisi solar subsidi dengan total volume sekitar 800 liter. Selain itu, diamankan satu unit mobil Daihatsu Grand Max, satu galon bekas air mineral berisi sekitar tiga liter solar, serta satu corong plastik.
Sementara itu, kasus kedua berkaitan dengan dugaan pengoplosan pupuk bersubsidi. Polisi mengamankan seorang pria berinisial SW (46), warga Kampung Reundeuk Daweung, Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat.
Dalam praktik tersebut, tersangka diduga membeli pupuk urea bersubsidi, kemudian mencampurkannya dengan pupuk Nitrea nonsubsidi dan sejumlah bahan kimia. Hasil campuran tersebut selanjutnya dikemas menggunakan karung pupuk Nitrea berukuran 50 kilogram untuk dipasarkan sebagai produk nonsubsidi.
Empat Kuintal Pupuk Bersubsidi
Fajri menjelaskan, dalam proses produksinya, tersangka mencampurkan sekitar empat kuintal pupuk urea bersubsidi dengan satu kuintal pupuk Nitrea nonsubsidi serta bahan kimia tertentu.
"Dalam praktiknya, tersangka mencampurkan pupuk tersebut hingga merata sebelum dikemas dan dijual kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar," jelasnya.
Dari lokasi pengungkapan, polisi menyita 13 karung pupuk urea bersubsidi, 68 karung pupuk Nitrea nonsubsidi, serta 19 karung pupuk hasil produksi yang diduga berasal dari praktik pengoplosan.
Petugas juga mengamankan sembilan jerigen berisi cairan kimia, tiga toples bahan kimia, sejumlah karung kemasan pupuk, serta peralatan produksi berupa terpal, plastik, sekop, sarung tangan, dan mesin jahit.
Fajri menegaskan, penyalahgunaan barang subsidi untuk kepentingan pribadi dapat merugikan masyarakat yang menjadi sasaran penerima subsidi. Karena itu, kepolisian masih mendalami kedua perkara tersebut, termasuk menelusuri asal-usul barang, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta jaringan pemasok dan pembeli.
"BBM bersubsidi merupakan barang yang pengadaan dan pendistribusiannya diatur pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Namun, masih ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan subsidi tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara membeli, menimbun, kemudian menjualnya kembali demi mendapatkan keuntungan lebih besar," tegasnya.
Dalam kasus solar subsidi, tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp6 miliar.
Sementara dalam kasus pupuk, tersangka disangkakan melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan/atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Polres Subang mengimbau masyarakat, khususnya petani dan penerima manfaat subsidi, agar melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM maupun pupuk bersubsidi melalui layanan kepolisian 110. (cdp/ysp)
