Rp200 Juta Dititipkan ke Kejari, Kasus Dugaan Korupsi Kades Parigimulya Masuk Tahap Penuntutan
SUBANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang melimpahkan tersangka A.S., Kades Parigimulya, Kecamatan Cipunagara, beserta barang bukti kepada tim penuntut umum dalam perkara dugaan pemerasan atau gratifikasi terkait penerbitan surat keterangan desa kepada PT Kawasan Industri Terpadu Subang (KITS) periode 2019–2025.
Dalam proses penyidikan, tersangka juga telah menitipkan uang sebesar Rp200 juta yang disetorkan ke rekening pemerintah sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, melalui konferensi pers, Kamis (12/11/2026), menyampaikan bahwa tim penyidik telah melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II kepada Tim Penuntut Umum.
Dalam perkara ini, tersangka A.S. telah menitipkan uang sebesar Rp200 juta kepada Kejari Subang. Uang tersebut telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL-0353) sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara.
Dalam proses penyidikan, kejaksaan juga telah mengumpulkan sejumlah alat bukti, di antaranya keterangan 22 orang saksi, keterangan satu orang ahli pidana, serta sejumlah surat, dokumen, dan barang bukti lainnya.
Tersangka disangkakan dengan dakwaan alternatif. Pertama, Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Noordien menyebutkan, tim penuntut umum memiliki kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalani proses persidangan.
Noordien menegaskan, penanganan perkara ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga sebagai langkah menjaga iklim investasi di Kabupaten Subang.
"Subang saat ini tengah bergerak menjadi salah satu kawasan tujuan investasi industri. Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, menjaga kepercayaan investor, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat," tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa, dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
"Kejari Subang berkomitmen dalam mengawal penegakan hukum sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Subang," pungkasnya. (cdp/ysp)
