Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Serapan APBD Baru 24,62 Persen, Pemerintah Kabupaten Subang Sudah Belanjakan Anggaran Sebesar Rp694,47 Miliar

C
Cindy Desita Putri Editor: Yusup Suparman
|09:44 WIB
Bagikan:
Serapan APBD Baru 24,62 Persen, Pemerintah Kabupaten Subang Sudah Belanjakan Anggaran Sebesar Rp694,47 Miliar

PASUNDANEKSPRES.ID - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang hingga pertengahan Mei 2026 tercatat baru mencapai 24,62 persen. Dari total pagu anggaran sebesar Rp2,821 triliun, anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp694,47 miliar.

Data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang menunjukkan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2,126 triliun yang belum terserap oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Subang, Budhi Purnama menyampaikan, pimpinan daerah terus melakukan evaluasi rutin untuk mendorong percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.

“Para pimpinan juga sering evaluasi serapan setiap hari Senin dan memerintahkan untuk segera direalisasikan,” ujar Budhi Purnama kepada Pasundan Ekspres, Senin (18/5/2026).

Budhi menjelaskan, evaluasi mingguan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat segera mengeksekusi kegiatan yang telah direncanakan, sehingga target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.

Berdasarkan data BKAD, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi OPD dengan persentase serapan anggaran tertinggi, yakni 37,98 persen. Dari total pagu Rp13,54 miliar, dinas tersebut telah merealisasikan Rp5,14 miliar.

Posisi kedua ditempati Kecamatan Legonkulon dengan realisasi 37,57 persen atau Rp860,07 juta dari pagu Rp2,28 miliar. Sementara Kecamatan Sagalaherang berada di posisi ketiga dengan serapan 37,42 persen atau Rp952,02 juta dari pagu Rp2,54 miliar.

Di sisi lain, terdapat sejumlah OPD dengan tingkat serapan anggaran yang masih rendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi perangkat daerah dengan realisasi terendah, yakni 6,10 persen. Dari total pagu Rp274,44 miliar, baru Rp16,75 miliar yang terserap.

Kemudian Dinas Kesehatan mencatat realisasi 16,54 persen atau Rp99,84 miliar dari pagu Rp603,48 miliar. Sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merealisasikan 17,33 persen atau Rp3,59 miliar dari total pagu Rp20,74 miliar.

Budhi optimistis penyerapan anggaran akan meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan seiring percepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

“Setiap OPD terus didorong agar segera melaksanakan program yang sudah direncanakan, sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat,” turur Budhi.

DPRD Desak Pemerintah Kabupaten Subang Percepatan Serapan Anggaran

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Subang, Albert Anggara Putra, meminta pemkab segera mempercepat proses pembangunan agar tidak tertunda.

Menurut Albert, serapan anggaran yang masih rendah di awal tahun memang wajar, namun pemerintah daerah tidak boleh berlama-lama dalam tahap administrasi.

“Secara umum, rendahnya serapan di awal tahun itu hal yang biasa, karena banyak kegiatan masih dalam proses perencanaan dan pengadaan. Namun kami mendorong agar eksekutif bisa lebih cepat menyelesaikan tahapan tersebut,” ujarnya saat diwawancara Pasundan Ekspres, belum lama ini.

Ia menegaskan, percepatan serapan anggaran sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Anggaran itu harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk program pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Kalau terlalu lama terserap, maka dampaknya juga terlambat dirasakan,” tegas Albert.

Albert juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki pagu besar, khususnya yang berkaitan dengan proyek fisik, agar lebih proaktif menyiapkan dokumen pengadaan sejak awal tahun.

“Kami berharap OPD teknis bisa melakukan langkah antisipatif, sehingga proses lelang tidak berlarut-larut dan realisasi bisa meningkat mulai triwulan kedua,” ucapnya.

DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja penyerapan anggaran agar target pembangunan daerah dapat tercapai tepat waktu.(cdp/ysp)

Berita Terbaru

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Rumah Roboh Masih Ditempati, BAZNAS Subang Salurkan Bantuan untuk Dede dan Empat Anaknya

Headline9 jam lalu
Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Pajar Saputra Cakades Sumurbarang Usung Visi Desa Maju, Mandiri dan Transparan

Subang10 jam lalu
Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Cegah Stunting Baru, Dinkes Purwakarta Optimalkan SI Ceking

Purwakarta10 jam lalu
Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Dispemdes Tekankan Camat Sukseskan Pilkades Digital

Subang10 jam lalu
Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Apa Itu Instagram Plus? Ini Keunggulan dan Cara Menggunakannya

Lifestyle12 jam lalu
Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Cek Bansos PKH November 2026 Lewat HP, Cek Status Penerima Pakai NIK

Lifestyle14 jam lalu
Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Penyebab LK21 Tidak Bisa Dibuka dan Alasan Error

Lifestyle14 jam lalu
Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember 2026

Nasional14 jam lalu
Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Samsung Ungkap Masa Depan Tablet Premium di Indonesia

Lifestyle14 jam lalu
Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Greenpeace Bawa Simbol Penyu ke Laut Benoa, Tolak Perluasan Infrastruktur Gas Fosil di Bali

Nasional14 jam lalu