Soroti Anggaran Pelatihan Kerja Rp2 Miliar di Subang, H Adik: Percuma Dilatih Tapi Tidak Disalurkan Kerja
SUBANG-Ketua Fraksi PDIP DPRD Subang H Adik mempertanyakan alasan penambahan anggaran Rp2 miliar untuk program pelatihan kerja. Anggaran itu diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmirasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam APBD perubahan 2025.
Politisi asal Pantura Subang itu tak ingin penambahan anggaran tersebut tidak memberikan dampak apapun terhadap peningkatan kompetensi masyarakat dan serapan tenaga kerja. Dia ingin, anggaran Rp2 miliar itu tepat sasaran. Yakni masyarakat yang dilatih bisa memiliki skill dan terserap di dunia kerja serta bisa berwirausaha.
Dalam pembahasan bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmirasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, H Adik selalu menekankan bahwa dalam menangani isu ketenagakerjaan tidak bisa hanya terpaku pada pelatihan semata. Menurutnya, pelatihan kerja memang penting, namun harus dibarengi dengan sistem penyaluran tenaga kerja yang konkret dan terukur.
“Hari ini kegiatannya selalu pelatihan, pelatihan, pelatihan terus. Seolah-olah semua warga Subang belum punya keterampilan. Padahal banyak juga yang sudah terampil, bahkan pernah bekerja dan kemudian kena PHK, atau alumni-alumni dari LPK di tiap kecamatan,” ujar H. Adik.
Ia menilai, tantangan utama saat ini bukan hanya bagaimana mencetak tenaga kerja baru, melainkan bagaimana pemerintah daerah dapat memfasilitasi tenaga kerja yang sudah siap pakai agar bisa langsung terserap oleh industri yang ada.
“Jangan hanya fokus pada pelatihan. Mereka yang sudah dilatih, yang sudah punya sertifikat, juga harus dibantu disalurkan. Kalau tidak, percuma saja pelatihan itu. Anggaran yang besar malah jadi tidak produktif,” tegasnya.
H. Adik pun mempertanyakan urgensi tambahan anggaran Rp2 miliar tersebut. Ia meminta agar dinas tenaga kerja dapat menyampaikan secara terbuka target yang ingin dicapai, serta proyeksi berapa persen peserta pelatihan yang akan benar-benar terserap kerja.
“Kalau misalnya dilatih 100 orang untuk jadi operator forklift atau lainnya, berapa yang bisa langsung kerja? Jangan hanya andalkan harapan. Subang ini punya banyak pabrik, tapi harus ada sistem penyalurannya,” tambahnya.
Ia pun mengingatkan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah bagian dari janji politik kepala daerah dalam menekan angka pengangguran.
“Karena itu, program pelatihan yang dibiayai APBD harus memberi hasil nyata bagi masyarakat Subang. Sehingga, program pa Bupati Reynaldy dalam mengurangi angka pengangguran bisa terjabarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmirasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang Rona Mairansyah memilih diam saat dikonfirmasi melalui telpon pada Jumat (25/7/2025) dan Minggu (27/7/2025). Dia tak menjawab mengenai usulan penambahan anggaran Rp2 miliar untuk pelatihan kerja.(cdp/ysp)
