Tanggapan Prabowo Terkait Ramainya Bendera One Piece Menjelang HUT RI ke-80
PASUNDAN EKSPRES - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tanggapan terkait maraknya pengibaran bendera manga One Piece di berbagai daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus.
Ia menegaskan bahwa Prabowo tidak mempersoalkan fenomena tersebut, karena dianggap sebagai wujud ekspresi anak muda.
"Kemarin saya juga sudah menyampaikan ya, kemudian DPR juga sudah menyampaikan bahwa kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan komunitas-komunitas, bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Kalau sebagai bentuk ekspresi, it's okay, gak ada masalah," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Hanya, Prasetyo mengingatkan pengibaran bendera One Piece jangan disandingkan dengan bendera Merah Putih.
"Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. gak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa, bendera Merah Putih itu satu-satunya," kata Prasetyo.
Selain itu, Prasetyo mengingatkan kemungkinan adanya niat kurang baik dari sejumlah pihak di balik maraknya pengibaran bendera One Piece. Ia menekankan bahwa generasi muda seharusnya menjaga semangat bulan Agustus sebagai momentum mengenang perjuangan kemerdekaan Indonesia.
"Yang jadi masalah atau mungkin akan jadi persoalan manakala ada pihak-pihak atau pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas. Yang secara waktu juga tidak pas," kata Prasetyo.
"Ini bulan Agustus, bulan Kemerdekaan. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan. Kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, sebelumnya menyatakan bahwa maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI adalah bentuk ekspresi dan kebebasan sipil yang dilindungi oleh konstitusi. Ia juga menilai bahwa fenomena tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah.
"Ini menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8).
"Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam 'diam', dalam bentuk sosial kultur," sambungnya.
(dbm)
