Terkendala Status Lahan, Kodim 0605/Subang Tetap Kebut Pembangunan Koperasi Merah Putih
PASUNDANEKSPRES.ID - Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Subang masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kondisi dan status lahan.
Dari total 253 desa dan kelurahan yang direncanakan memiliki KDKMP, tidak semuanya memiliki kesiapan lahan yang memenuhi persyaratan pembangunan.
Komandan Kodim 0605/Subang, Asep Saepudin, mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 110 KDKMP yang proses pembangunannya berjalan. Bahkan, beberapa di antaranya telah rampung dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Memang ada beberapa kendala, khususnya terkait lahan. Banyak desa tidak memiliki lahan bengkok. Kalaupun ada, lokasinya tidak strategis atau luasnya kurang dari 1.000 meter persegi sehingga tidak memenuhi syarat pembangunan KDKMP,” ujar Letkol (Czi) Asep Saepudin, Jumat (13/2/2026) lalu.
Dia menjelaskan, solusi yang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan memasukkan sebagian pembangunan ke tahap kedua, serta memanfaatkan lahan milik negara yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Untuk itu, Kodim 0605/Subang bersama Pemerintah Kabupaten Subang telah mengusulkan permohonan penggunaan lahan kepada sejumlah BUMN terkait, seperti PTPN, Perum Jasa Tirta, dan Perum Perhutani.
“Sebagian KDKMP masih menunggu surat balasan dari BUMN, karena lahannya menggunakan aset mereka. Insya Allah dalam waktu dekat akan berjalan lagi pembangunan KDKMP tahap kedua dengan jumlah sekitar 100 unit. Ukurannya bervariasi, ada yang 20x15 meter, sementara ukuran normalnya 20x30 meter,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dandim menegaskan percepatan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari Asta Cita dan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dengan konsep satu desa atau kelurahan memiliki satu KDKMP yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Dia berharap seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Subang dapat mendukung penuh percepatan pembangunan KDKMP, karena keberadaannya akan menjadi aset strategis desa dan kelurahan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Manfaat KDKMP ini sangat besar. Dari hulu ke hilir sudah jelas, salah satunya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan MBG nantinya tidak perlu lagi belanja ke luar desa, karena bisa dipenuhi oleh potensi lokal,” tegasnya.
Menurutnya, kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam, hingga sayur-mayur akan dipasok dari petani desa setempat. Dengan demikian, roda perekonomian desa dapat berputar dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan dua unit kendaraan truk untuk setiap KDKMP yang berfungsi mengangkut hasil bumi milik petani yang dibeli oleh koperasi. Kendaraan tersebut juga akan digunakan untuk mendistribusikan hasil bumi ke unit MBG yang dikelola KDKMP.
“Kebutuhan beras dan hasil bumi lainnya di KDKMP cukup besar setiap harinya. Kendaraan operasional ini akan digunakan untuk distribusi dari petani ke KDKMP, dan dari KDKMP ke MBG,” kata Dandim.
Selain sebagai pusat ekonomi, gedung KDKMP juga dirancang memiliki fungsi multiperan. Di dalamnya akan tersedia gerai UMKM desa dan kelurahan, serta fasilitas layanan kesehatan. Para pelaku UMKM dapat menyewa gerai atau menitipkan produknya untuk dijual melalui KDKMP.
“Ke depan, KDKMP akan menjadi koperasi yang multi manfaat. Keuntungan dan profilnya kembali untuk desa, kelurahan, dan KDKMP itu sendiri,” tandasnya.(hdi/ysp)
