Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, Apresiasi Bulog Mampu Serap 49.012 Ton Beras
SUBANG-Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi menerima Kunjungan jajaran pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Subang dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Subang, Selasa (17/6/2025).
Kunjungan tersebut membahas capaian kinerja Bulog Subang serta penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan di Kabupaten Subang.
Dalam pertemuan itu, Djoko Purnomo, Kepala Kantor Cabang Bulog Subang, melaporkan capaian gemilang Bulog Subang yang berhasil mencatatkan realisasi pengadaan beras sebesar 100,82% dari target 48.612 ton, atau setara 49.012 ton, hingga 31 Mei 2025. "Ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah operasional Bulog Subang. Keberhasilan ini adalah hasil kerja sama berbagai pihak, dari TNI, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian lapangan (PPL), hingga para mitra petani dan pengusaha penggilingan padi," jelas Djoko.
Ia juga menegaskan Kabupaten Subang, sebagai salah satu lumbung padi nasional, memegang peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Bulog Subang, kata Djoko, berkomitmen untuk terus menyerap hasil panen petani secara optimal dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan.
Wakil Bupati Subang, yang akrab disapa Kang Akur, menyambut baik laporan kinerja tersebut dan memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Bulog Subang.
Ia menilai capaian ini sebagai bukti nyata peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani dan menjaga stabilitas pangan di tingkat daerah. "Ini prestasi luar biasa. Artinya panen masyarakat kita terserap dengan baik, tidak terbuang. Bulog sebagai offtaker berperan sangat strategis dalam mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan," ujar Kang Akur.
Lebih lanjut, Kang Akur menyampaikan bahwa pertemuan tersebut penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan, khususnya terkait distribusi pangan dan dinamika pasokan. "Kunjungan ini adalah bentuk transparansi dan koordinasi. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, kita bisa membuat kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran," pungkasnya.(hdi/sep)
