Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Warga Apresiasi Penutupan Tambang Ilegal di Desa Tambakan Jalancagak Subang

H
HubaEditor: Huba
|08:36 WIB
Bagikan:
Warga Apresiasi Penutupan Tambang Ilegal di Desa Tambakan Jalancagak Subang
TINDAK TEGAS: Sekda Jabar Herman Suryatman didampingi sejumlah pejabat saat meninjau proyek galian ilegal di wilayah Subang Selatan, beberapa waktu lalu.

Dedi Mulyadi 'Effect', Pejabat Langsung Turun Tangan

SUBANG-Penutupan tambang ilegal di wilayah Subang Selatan, tepatnya di Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, menjadi kabar gembira bagi warga setempat. Penutupan ini dilakukan setelah video Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, viral di media sosial. 

Dalam video tersebut, Kang Dedi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang batu yang diduga beroperasi tanpa izin.

Video tersebut memicu perhatian publik, terutama setelah Kang Dedi menyebut aktivitas tambang yang ia kunjungi tidak memiliki izin. 

Merespons temuan Kang Dedi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, segera melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang ilegal pada Jumat sore (17/1/2025). 

Turut mendampingi sidak, Penjabat (Pj) Bupati Subang Imran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, serta sejumlah pejabat lainnya. Dalam sidaknya, Herman menyebutkan terdapat enam aktivitas tambang batu di wilayah Kecamatan Jalancagak dan Kasomalang.

“Dari enam perusahaan tersebut, hanya satu yang memiliki izin operasional, yakni PT. PPS. Namun, perusahaan itu pun masih melanggar aturan terkait penggunaan armada pengangkut yang melebihi tonase,” ujar Herman.

Herman menegaskan, tambang-tambang ilegal tersebut harus ditutup karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan lingkungan dan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Penutupan tambang ilegal ini disambut antusias oleh warga Subang Selatan. Putri, seorang warga Kasomalang, merasa lega dengan tindakan cepat pemerintah.

“Setiap kali ke Subang, saya selalu dihadapkan dengan truk-truk besar yang mengganggu perjalanan. Setelah melihat konten Kang Dedi di TikTok, saya merasa sangat bahagia ketika tambang itu langsung ditutup. Salut untuk Gubernur Jawa Barat kita yang sekarang,” ujar Putri kepada Pasundan Ekspres pada Minggu (19/1/2025).

Menurut Putri, aktivitas tambang ilegal tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga merusak jalan yang menjadi akses utama jalur wisata Subang Selatan. 

“Coba lihat jalur wisata yang menuju Subang Selatan, mana ada jalan yang bagus? Semua jalan bergerinjul dan rusak akibat truk bermuatan berat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Ulul Fahmi Fauzy, warga lainnya yang turut merasakan dampak buruk dari aktivitas tambang ilegal.

“Setiap hari saya melihat jalanan penuh dengan truk besar yang membuat macet dan merusak jalan. Penutupan tambang ini adalah langkah tepat untuk memperbaiki infrastruktur di Subang,” kata Ulul.

Ulul berharap, dengan ditutupnya tambang-tambang ilegal, pemerintah dapat segera melakukan perbaikan jalan dan meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah wisata di Subang Selatan.

Selain kerusakan jalan, lanjut Ulul, aktivitas tambang ilegal juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurut Ulul, tambang-tambang tersebut berkontribusi pada kerusakan ekosistem di sekitar wilayah operasinya.

“Kami menemukan banyak area tambang yang tidak mematuhi aturan reklamasi, sehingga meninggalkan kerusakan permanen pada lingkungan. Ini tidak boleh dibiarkan,” Kata Sekjen Karang Taruna Kasomalang. 

Tambah Ulul, Video viral Kang Dedi Mulyadi di media sosial menjadi salah satu pemicu utama perhatian terhadap tambang ilegal ini. Dengan jangkauan yang luas, video tersebut menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat umum.

“Media sosial kini menjadi alat yang sangat efektif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong perubahan. Kami berterima kasih kepada Kang Dedi atas kepeduliannya,” ujarnya.

Setelah adanya penutupan tambang ilegal ini, warga Subang Selatan berharap dapat melihat perubahan signifikan dalam infrastruktur dan lingkungan di wilayah mereka.

“Kami berharap jalan-jalan yang rusak segera diperbaiki, dan tidak ada lagi truk-truk besar yang mengganggu perjalanan. Ini adalah langkah awal untuk Subang yang lebih baik,” tutup Ulul.(hdi/ysp) 

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu