Warga dan DPRD Bahas Transportasi Umum dalam Forum Touchbase Bandung
PASUNDANEKSPRES.ID - Di tengah meningkatnya kemacetan dan belum optimalnya sistem transportasi umum, warga Kota Bandung bertemu langsung dengan anggota DPRD dalam forum “Touchbase Bandung: Bebenah Transum Nu Merenah”, Sabtu (28/3) di Tjap Sahabat, Bandung.
Kegiatan yang diinisiasi Bijak Memantau bersama Demokrasi Kita ini dirancang sebagai ruang diskusi interaktif antara warga dan pembuat kebijakan. Forum tersebut menghadirkan anggota DPRD Kota Bandung lintas fraksi dan komisi untuk membahas persoalan transportasi umum yang dinilai semakin mendesak.
Selain membahas transportasi, kegiatan ini juga menjadi sarana pendidikan politik bagi warga untuk memahami proses pembuatan kebijakan, fungsi legislasi, penganggaran, serta tantangan dalam merumuskan sistem transportasi yang aman, andal, dan terjangkau.
Bandung saat ini menghadapi tantangan serius sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tinggi di Indonesia. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga, termasuk beban ekonomi dan kualitas hidup. Rata-rata warga mengalokasikan hingga 37 persen pendapatan bulanan untuk biaya transportasi, jauh di atas standar kota-kota dunia yang umumnya tidak lebih dari 10 persen.
Kemacetan juga memperpanjang waktu tempuh, mengurangi waktu produktif, serta meningkatkan paparan emisi yang berdampak pada kesehatan. Hal ini menegaskan perlunya pembenahan sistem transportasi umum secara sistemik dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, tiga anggota DPRD Kota Bandung hadir sebagai narasumber, yakni Susanto Triyogo Adiputro dari Fraksi PKS, Nina Fitriana dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Christian Julianto Budiman dari Fraksi PSI.
Melalui sesi interaktif bertajuk “Red Flag/Green Flag: Rate and Review Transum Kota Bandung”, para anggota DPRD memberikan tanggapan terhadap berbagai isu, termasuk koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi, pengelolaan anggaran, serta perencanaan dan operasional Bus Rapid Transit (BRT).
Nina Fitriana menilai partisipasi warga dalam perencanaan transportasi masih belum optimal. Menurutnya, proses transformasi angkutan kota membutuhkan kejelasan mekanisme serta komitmen pemerintah agar dapat berjalan sesuai rencana.
“Transformasi angkot yang diatur dalam perda masih belum dijelaskan secara konkret, dan turunnya dari angkot pintar pun belum jelas. Pemerintah perlu memperjelas mekanismenya agar peremajaan angkot bisa berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Sementara itu, Christian Julianto Budiman menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang jelas untuk mendukung sistem transportasi yang aman dan inklusif, mengingat kondisi jalan di Bandung yang relatif sempit.
“Bandung dibangun sejak era Belanda dengan estimasi penduduk sekitar 500 ribu, sekarang sudah 2,5 juta. Jalan-jalan di kota ini relatif sempit, jadi angkot menjadi opsi transportasi yang paling realistis,” katanya.
Di sisi lain, Susanto Triyogo Adiputro menyoroti pentingnya kemauan politik pemerintah dalam mendorong pembenahan transportasi.
“Masalahnya bukan sekadar kemampuan anggaran kota. Kalau political will ada, solusi kreatif tetap bisa ditemukan meski anggaran terbatas,” ujarnya.
Aspek regulasi juga menjadi perhatian. Perencanaan transportasi di Kota Bandung saat ini masih mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 764 Tahun 2014 yang dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi terkini.
Dalam diskusi tersebut, angkutan kota (angkot) disebut masih menjadi tulang punggung mobilitas warga, meski belum dioptimalkan. Lebih dari 2.000 angkot dinilai memiliki potensi besar untuk bertransformasi, dengan pilot project 44 angkot feeder sebagai langkah awal.
Perwakilan Demokrasi Kita, Sena Luphdika, menyebut pengembangan angkot membutuhkan komitmen kebijakan dan dukungan anggaran dari pemerintah kota agar dapat diperluas.
Melalui forum ini, warga juga didorong untuk terlibat aktif dalam proses kebijakan publik. Perwakilan Sekretariat Bijak, Efraim Leonard, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi upaya untuk memperkuat peran warga dalam pembangunan daerah.
“Kami menghadirkan Touchbase sebagai upaya untuk menggerakkan warga dalam proses politik dan pembentukan kebijakan publik,” ujarnya.
Forum Touchbase diharapkan dapat menjembatani aspirasi warga dengan proses perumusan kebijakan, sehingga pembangunan kota tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat.(rls)
