379.373 Ribu Anak Jabar Tidak Sekolah, Andhika Dorong SADA Jabar Jadi Senjata Pemerataan Pendidikan
SUBANG - Persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikutip Pemprov Jabar, jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat mencapai 379.373 anak, sehingga Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah ATS tertinggi di Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya berbicara mengenai pembangunan sekolah dan penerimaan peserta didik baru, tetapi juga harus memastikan setiap anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat ditemukan dan diberikan solusi.
“Kalau pemerintah sudah memiliki data sampai tingkat individu dan alamat, jangan berhenti pada pendataan. Data itu harus menjadi dasar untuk melakukan intervensi, sehingga anak yang tidak sekolah benar-benar bisa kembali mendapatkan pendidikan,” ujar Andhika Kamis (24/9/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mengembangkan Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) yang mengintegrasikan berbagai data sektoral, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, sosial dan kependudukan.
SADA Jabar juga terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat. Melalui sistem tersebut, persoalan masyarakat dapat dipetakan secara lebih detail berdasarkan NIK dan alamat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman sebelumnya menyebut pendekatan berbasis data tersebut diarahkan untuk mengetahui persoalan masyarakat secara mendalam. Dalam sektor pendidikan, Pemprov Jabar menargetkan Jawa Barat bebas anak tidak sekolah pada 2029.
Andhika menilai target tersebut membutuhkan kerja bersama hingga tingkat paling bawah. Pemerintah desa dan kelurahan, sekolah, keluarga, lembaga pendidikan nonformal serta pemerintah kabupaten/kota harus memiliki peran dalam menelusuri penyebab seorang anak berhenti sekolah.
“Harus dicari penyebabnya. Apakah karena faktor ekonomi, jarak sekolah, persoalan keluarga, anak bekerja, menikah di usia muda, atau faktor lainnya. Setelah penyebabnya diketahui, intervensinya harus disesuaikan,” katanya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena anak tidak sekolah tidak selalu disebabkan satu persoalan. Ada anak yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan, ada yang harus diarahkan ke sekolah formal, sementara sebagian lainnya mungkin membutuhkan jalur pendidikan nonformal atau kesetaraan.
Pemprov Jabar sendiri telah menggandeng 12 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah untuk membantu memverifikasi data ATS di lapangan. Data tersebut kemudian diarahkan menjadi dasar untuk mengembalikan anak ke sekolah formal maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Di sisi lain, persoalan pemerataan pendidikan juga muncul pada penerimaan murid baru. Pada 2026, Pemprov Jabar memetakan sekitar 78 ribu calon murid yang diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri. Pemerintah kemudian menyiapkan skema kerja sama dengan sekolah swasta agar anak-anak tersebut tetap memperoleh akses pendidikan.
Andhika menilai dua persoalan tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan. Pemerintah bukan hanya harus memastikan anak yang sudah mendaftar dapat bersekolah, tetapi juga menemukan anak yang bahkan tidak lagi berada dalam sistem pendidikan.
“Pemerataan pendidikan itu jangan hanya menghitung berapa sekolah yang dibangun atau berapa siswa yang diterima. Kita juga harus menghitung berapa anak yang berhasil dikembalikan ke sekolah dan berapa anak yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem,” ujarnya.
Ia mendorong SADA Jabar digunakan secara aktif oleh pemerintah kabupaten, kecamatan hingga desa untuk melakukan pemutakhiran data dan memantau perkembangan setiap anak.
Dengan pemetaan berbasis individu dan alamat, menurut Andhika, pemerintah dapat mengetahui apakah intervensi yang diberikan benar-benar berhasil atau hanya berhenti sebagai program di atas kertas.
“Data harus hidup. Setelah anak ditemukan, harus ada tindak lanjut dan evaluasi. Jangan sampai namanya sudah masuk sistem, tetapi anaknya tetap tidak sekolah,” tegasnya.
Andhika berharap upaya mengejar target Jawa Barat bebas anak tidak sekolah dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga pemerataan akses tidak hanya membuat anak kembali ke sekolah, tetapi juga memastikan mereka memperoleh pendidikan yang layak dan relevan dengan kebutuhan masa depan.
“Yang paling penting adalah memastikan tidak ada anak Jawa Barat yang kehilangan masa depan hanya karena tidak mendapatkan akses pendidikan,” pungkasnya.(hdi)
