4.200 Tenaga Honorer Belum Terakomodir Jadi PPPK, Jadi PR Pemda Purwakarta
PURWAKARTA-Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta telah melantik 1.351 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri atas 992 formasi guru, 300 tenaga kesehatan dan 59 untuk formasi tenaga teknis.
Meski begitu Pemkab Purwakarta masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni masih terdapat 4.200 tenaga honorer yang masih belum terakomodir menjadi PPPK. "Kami masih punya PR, ada yang sudah honor sekian lama baik itu di tenaga kesehatan, guru maupun tenaga teknis lainnya. Tapi mengingat kekuatan APBD, baru bisa mengakomodir 1.351 PPPK," kata Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan kepada wartawan, Kamis (6/6).
Benni mengungkapkan, dengan kekuatan APBD yang tersedia pihaknya belum dapat mengakomodir seluruh tenaga kerja honorer di Kabupaten Purwakarta. "Seingat saya masih ada 4.200 lagi yang menunggu untuk segera dilantik seperti teman-teman PPPK yang sudah dilantik. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan itu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta Wahyu Wibisono menuturkan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Yakni, terkait kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer tersebut.
Para tenaga honorer yang tercatat di basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2024 harus mengikuti tes PPPK. Hal itu diakarenakan para tenaga honorer akan mendapatkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). "Tapi kami masih menunggu petunjuk teknisnya dari pemerintah pusat," ucap Wibi, panggilan akrabnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, khusus tenaga pendidik yang telah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi ada sebanyak 824 orang. "Tahun ini mereka ada kesempatan untuk mengikuti lagi, ditambah honorer lain juga bisa mengikut tes," ujarnya.
Wibi menambahkan, berdasarkan data dari dinas pendidikan, kebutuhan guru di Purwakarta sekitar 4.000 lebih. "Dikurangi dengan yang telah dilantik maka kekurangannya sekitar 1.000 - 2.000 lebih. Ditambah tenaga teknis juga masih banyak," ucapnya.(add/sep)
