Andhika Dorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat Perkuat Lapangan Kerja dan Perlindungan Pekerja di Tengah Tantangan Industri
JAWA BARAT – Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap pekerja di tengah berbagai tantangan sektor industri.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorongan tersebut menjadi semakin relevan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa keterbatasan lapangan kerja masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut masih banyak warga yang terpaksa mencari pekerjaan hingga ke luar daerah maupun luar negeri karena kesempatan kerja di Jawa Barat belum mencukupi.
Pemerintah daerah pun berencana terus mendorong investasi agar lapangan pekerjaan semakin terbuka di daerah.
Andhika menilai, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus diikuti dengan kemampuan daerah menyediakan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Investasi yang masuk ke Jawa Barat, kata dia, jangan hanya dilihat dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
“Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” kata Andhika dalam dorongannya terkait persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat pada Minggu (30/8/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi keluarga pekerja. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki langkah mitigasi ketika terjadi tekanan terhadap sektor industri sehingga pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak langsung terpuruk secara ekonomi.
Andhika mendorong adanya penguatan komunikasi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan lembaga terkait. Dialog tersebut diperlukan untuk mencari solusi ketika perusahaan menghadapi tekanan bisnis maupun ketika pekerja menghadapi persoalan hak-haknya.
Selain membuka lapangan kerja baru, pemerintah juga dinilai perlu memperkuat kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, masyarakat Jawa Barat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurut Andhika, penyerapan tenaga kerja lokal juga harus menjadi perhatian dalam setiap pengembangan kawasan industri. Pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat sekitar melalui proses rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi.
Ia menilai sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif hingga industri digital juga memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja. Karena itu, pembangunan lapangan kerja tidak boleh hanya bertumpu pada sektor industri manufaktur.
“Yang harus kita bangun adalah ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan banyak pilihan pekerjaan. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk bekerja di daerahnya sendiri tanpa harus meninggalkan keluarga,” ujarnya.
Andhika berharap persoalan lapangan kerja menjadi agenda bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, Jawa Barat diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menegaskan bahwa peningkatan investasi menjadi salah satu langkah untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Pada momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat, persoalan lapangan kerja disebut sebagai salah satu evaluasi penting pembangunan daerah.
Bagi Andhika, keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya harus dapat dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan yang lebih baik serta adanya perlindungan bagi pekerja.
Ia menegaskan, Jawa Barat membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berorientasi pada jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas pekerjaan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.(hdi)
