Anggota DPRD Jabar Andhika Surya Gumilar Desak Evaluasi Total SPMB 2026
BANDUNG - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat terus menjadi sorotan. Berbagai keluhan dari masyarakat, mulai dari persoalan sistem, jalur penerimaan hingga minimnya daya tampung sekolah negeri, memicu desakan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Adapun persoalan meliputi gangguan sistem pendaftaran, perubahan nilai peserta, polemik jalur zonasi, hingga minimnya sosialisasi kebijakan baru.
Salah satu suara tegas datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, yang meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB tahun ini.
Menurut Andhika, setiap kebijakan pendidikan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menilai evaluasi tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh akar persoalan yang selama ini terus berulang setiap musim penerimaan siswa baru. Mulai dari keterbatasan ruang kelas, distribusi sekolah yang belum merata, hingga mekanisme seleksi yang dinilai masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"SPMB 2026 harus menjadi bahan evaluasi serius. Pemerintah harus mendengar suara masyarakat, karena masih banyak orang tua yang merasa kebingungan dan kecewa dengan proses yang berjalan. Jangan sampai persoalan seperti ini terus berulang setiap tahun," Tegas Andhika saat di wawancarai Pasundan Ekspres pada Minggu (19/7/2026).
Politisi muda dari Gerindra tersebut menilai pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala sistem maupun keterbatasan fasilitas.
Ia juga menyoroti masih adanya ketimpangan daya tampung antara jumlah lulusan dengan kapasitas sekolah negeri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan dengan perubahan aturan penerimaan, tetapi juga harus dibarengi penambahan ruang kelas baru, pembangunan sekolah baru di wilayah yang padat penduduk, hingga pemerataan kualitas pendidikan.
"Kalau setiap tahun persoalannya sama, berarti ada yang harus dibenahi secara fundamental. Jangan hanya memperbaiki sistem, tetapi juga memperkuat sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah harus memiliki roadmap yang jelas agar persoalan ini tidak menjadi pekerjaan rumah yang terus berulang," ujarnya.
Andhika berharap hasil evaluasi nantinya benar-benar melahirkan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan mudah dipahami masyarakat. Ia juga meminta seluruh proses penyusunan kebijakan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD, akademisi, kepala sekolah, guru, hingga perwakilan orang tua siswa.
Sementara itu, salah seorang orang tua murid, Sopian, mengaku berharap pemerintah benar-benar mendengar aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Menurutnya, masih banyak orang tua yang merasa cemas dan kebingungan saat proses pendaftaran berlangsung. Ia berharap ke depan sistem penerimaan siswa baru dibuat lebih sederhana, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi seluruh calon peserta didik.
"Bagi kami sebagai orang tua, yang terpenting adalah anak-anak bisa mendapatkan sekolah dengan proses yang jelas dan adil. Mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa memperbaiki sistemnya sehingga tidak lagi menimbulkan kebingungan di masyarakat," kata Sopian.
Ia juga berharap pemerintah terus menambah kapasitas sekolah negeri agar persoalan keterbatasan daya tampung tidak lagi menjadi momok setiap tahun ajaran baru. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas utama pemerintah demi masa depan generasi muda Jawa Barat.(hdi/ysp)
