Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Besok Warga Terdampak Penutupan Tambang Ilegal di Subang Akan Gelar Aksi

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|13:32 WIB
Bagikan:
Besok Warga Terdampak Penutupan Tambang Ilegal di Subang Akan Gelar Aksi
Foto warga saat konsolidasi. HADI MARTADINATA/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG – Warga yang terkena dampak penutupan tambang ilegal di Subang Selatan berencana menggelar aksi besar-besaran pada Jumat (24/1/2025).

Aksi ini dijadwalkan dimulai dari Lingkar Cagak dan akan bergerak menuju Kantor Pemda Subang.

Informasi mengenai aksi tersebut dibenarkan oleh seorang pengusaha tambang berinisial AR.

Menurutnya, ribuan warga yang bergantung pada aktivitas tambang merasa kehilangan mata pencaharian setelah penutupan tambang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah.

"Benar akan ada aksi besok. Warga yang terdampak akan menyampaikan aspirasinya karena mereka kehilangan nafkah akibat penutupan tambang," kata AR, Kamis (23/1/2025).

AR menambahkan bahwa inti dari aksi ini adalah permintaan solusi kepada pemerintah untuk menangani warga yang kehilangan pekerjaan.

"Mereka sangat bergantung pada tambang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang konkret," ujarnya.

Salah seorang buruh tambang, Herman, juga mengungkapkan keresahannya. Sebagai buruh "tampol" atau pekerja kasar di tambang, ia merasa situasi ini semakin sulit bagi dirinya dan keluarganya.

"Setelah tambang ditutup, kami benar-benar bingung harus bekerja di mana. Tambang adalah sumber nafkah utama kami," ungkap Herman.

Aksi ini merupakan buntut dari keputusan pemerintah untuk menertibkan tambang-tambang ilegal di Subang Selatan, yang dilakukan setelah video inspeksi mendadak (sidak) oleh Dedi Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat terpilih, menjadi viral.

Penutupan tambang oleh dinas terkait bertujuan untuk menjaga lingkungan dan menegakkan hukum, namun dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar cukup signifikan.

Masyarakat berharap, melalui aksi ini, pemerintah dapat mendengarkan suara mereka dan memberikan langkah-langkah solutif, seperti membuka lapangan pekerjaan baru atau memberikan pelatihan keterampilan.(hdi) 

Berita Terbaru

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Pangi Voxpol Nilai Sufmi Dasco Ahmad Layak Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional6 menit lalu
Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Safaruddin Desak 4 Tersangka Penyadapan Prabowo Dijerat Pasal Makar, Ancaman Hukuman Mati Jadi Sorotan

Nasional8 menit lalu
Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Partai Koalisi Sepakat Wakil Presiden RI Pengganti Gibran dari Gerindra

Nasional9 menit lalu
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan yang Seret Bupati Kupang

Nasional10 menit lalu
Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Deretan Nama yang Digadang-gadang Jadi Pengganti Gibran sebagai Cawapres

Nasional13 menit lalu
Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Sepekan Bupati dan Wabup Subang Hadiri Beragam Agenda, dari Hari Pahlawan hingga Kerja Sama Daerah

Headline14 menit lalu
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Nasional22 menit lalu
Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Operasi Zebra 2026 Digelar Serentak Selama 14 Hari, Polri Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas

Nasional23 menit lalu
Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

Nasional27 menit lalu
Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Nasional27 menit lalu