Kekeringan Ancam Warga, Andhika Minta Pemerintah Perkuat Antisipasi Krisis Air
PASUNDANEKSPRES.ID - Musim kemarau yang mulai terasa di sejumlah wilayah Jawa Barat membuat persoalan ketersediaan air bersih kembali menjadi perhatian. Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Andhika Surya Gumilar, meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi agar kekeringan tidak berkembang menjadi krisis air yang semakin membebani masyarakat.
Menurut Andhika, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak boleh menunggu sampai warga benar-benar kesulitan mendapatkan air baru kemudian turun melakukan penanganan.
“Antisipasi harus dilakukan sejak awal. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Andhika saat diwawancarai pada (19/8/2026).
Ia menilai pemetaan wilayah rawan kekeringan menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan. Pemerintah daerah perlu memiliki data yang jelas mengenai desa atau kawasan yang setiap tahun mengalami kekurangan air, termasuk jumlah warga yang berpotensi terdampak.
Dengan data tersebut, kata Andhika, distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Penyaluran air menggunakan mobil tangki memang diperlukan sebagai langkah darurat, tetapi tidak boleh menjadi solusi satu-satunya.
“Dropping air penting untuk kondisi darurat, tetapi jangan berhenti di situ. Kita harus memikirkan solusi yang lebih permanen, seperti sumur bor, embung, penampungan air dan penguatan jaringan distribusi air,” katanya.
Andhika juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan BPBD, dinas terkait, PDAM, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Menurutnya, penanganan kekeringan membutuhkan kerja bersama karena persoalan air tidak mengenal batas wilayah administrasi.
Selain berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga berpotensi menekan sektor pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berkurangnya debit sumber air dapat membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan pengairan lahan, sementara masyarakat yang mengandalkan sumber air tertentu juga harus mencari alternatif lain.
“Dampak kekeringan bukan hanya soal air untuk minum. Ada pertanian, peternakan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang ikut terdampak. Karena itu, antisipasinya harus menyeluruh,” ungkap Andhika.
Ia pun meminta pemerintah mulai memperkuat pembangunan infrastruktur konservasi air. Menurutnya, musim hujan harus dimanfaatkan untuk menyimpan sebanyak mungkin cadangan air sehingga dapat digunakan ketika memasuki periode kemarau.
Pembuatan embung, revitalisasi sumber mata air, sumur resapan, penghijauan kawasan tangkapan air serta pemeliharaan jaringan irigasi dinilai dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kekeringan.
Di sisi lain, Andhika mengajak masyarakat ikut berperan menjaga ketersediaan air. Penggunaan air secara bijak, menjaga kebersihan sumber mata air dan tidak melakukan aktivitas yang merusak lingkungan menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan bersama.
“Pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga sumber daya air yang ada. Ini tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Andhika berharap persoalan kekeringan tidak selalu ditangani dengan pola reaktif. Pemerintah, menurutnya, perlu mulai membangun sistem penanganan yang lebih terencana sehingga ketika musim kemarau datang, langkah yang dilakukan sudah siap dijalankan.
“Jangan setiap kemarau kita kembali menghadapi persoalan yang sama. Harus ada evaluasi dan solusi permanen dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi kekeringan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat dan pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan, masyarakat Jawa Barat diharapkan tidak lagi terlalu rentan ketika menghadapi musim kemarau.
Bagi Andhika, memastikan ketersediaan air bukan hanya persoalan penanganan bencana, tetapi bagian dari upaya pemerintah menjamin kualitas hidup masyarakat. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan mulai sekarang sebelum kekeringan semakin meluas. (hdi)
