Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Masa Tenang, Bawaslu Purwakarta Ingatkan Kades dan ASN Netral, Ada Sanksi Penjara Jika Melanggar

E
EgiEditor: Egi
|06:14 WIB
Bagikan:
Masa Tenang, Bawaslu Purwakarta Ingatkan Kades dan ASN Netral, Ada Sanksi Penjara Jika Melanggar
Bawaslu Purwakarta mengingatkan kepala desa, perangkat desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024.(Adam Sumarto/Pasundan Ekspres)

PURWAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta mengingatkan kembali terhadap kepala desa, perangkat desa dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024.

Melalui surat imbauan nomor 138 dan 139/PM.00.02/K.JB/11/2024, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menekankan kades dan ASN menjaga netralitas pada tahapan masa tenang dan pemungutan serta penghitungan suara. Bagi yang kukuh tidak nertral ada ancaman penjara bagi Kades dan ASN.

Anggota Bawaslu Purwakarta Wahyudin menyebutkan, kades dan ASN diminta untuk tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon pada Pilkada Serentak 2024.

“Kami mengimbau kepada kades maupun ASN untuk tetap menahan diri, dilarang melakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon pada masa tenang,” kata Wahyudin dalam keterangannya, Senin (25/11).

Wahyudin menambahkan, kades maupun ASN agar tidak mengarahkan masyarakat untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu dalam penguatan suara pada Pemilihan Serentak 2024

“Tak hanya itu, pejabat daerah serta TNI dan Polri juga dilarang melakukan tindakan dan mengeluarkan keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon,” ujar Wahyudin.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada tahapan pencalonan menjelang tahapan kampanye sudah mengimbau melalui surat nomor 113/PM.00.02/KJB/10/2024 kepada para kades, perangkat desa dan ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. 

“Pada masa tenang dan menjelang tahapan pemungutan serta penghitungan suara, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar para pihak tersebut untuk senantiasa bersikap netral," ucap Wahyudin.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 kata dia, pasal 71 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Dalam Undang-undang sudah jelas, bahwa pelanggaran netralitas ini ancamannya pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6.000.000," kata Wahyudin.

Dia mengajak, semua pihak untuk senantiasa menjaga dan memastikan pelaksanaan pilkada di Purwakarta berjalan lancar serta terhindar dari berbagai macam dugaan pelanggaran.

"Kami harus memaksimalkan pengawasan bersama dengan jajaran yang ada di tingkat kecamatan, desa bahkan pengawas TPS. Jika ada masyarakat yang menemukan pelanggaran netralitas para pihak tersebut, untuk tidak ragu melaporkannya kepada kami," ujarnya tegas.(add)

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang12 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta12 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional15 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional16 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang17 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional18 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional18 jam lalu
Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Begini Respons Dasco soal Dukungan Menjadi Cawapres Pengganti Gibran

Nasional18 jam lalu
Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Dasco Dibanjiri Dukungan untuk Jadi Calon Wapres Pengganti Gibran, Begini Responsnya!

Nasional19 jam lalu