Miliaran Dana Bansos PKH Diduga Diselewengkan Oknum BPD di Subang, Elita Dukung Penerima Manfaat Lapor Polisi
SUBANG-Warga Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, digegerkan dengan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh oknum anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penyelewengan ini telah berlangsung sejak tahun 2022.
Miliaran rupiah dana PKH yang seharusnya diberikan kepada warga penerima manfaat justru tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
Dalam laporan warga, sejumlah ibu-ibu penerima manfaat mengaku tidak pernah menerima bansos PKH sejak program itu disalurkan di desa mereka.
Bahkan, ada yang pernah menerima namun jumlahnya tidak sesuai dan disertai pemotongan tanpa alasan yang jelas.
“Saya seharusnya dapat, tapi enggak pernah nerima. Kalau pun pernah, itu juga dipotong. Katanya buat ini-itu, tapi enggak jelas ke mana,” ujar Eti, salah satu warga penerima manfaat.
Kasus ini kemudian mencuat ke publik setelah warga melapor kepada tokoh masyarakat setempat.
Dugaan tersebut semakin kuat ketika banyak penerima manfaat mengaku mengalami hal serupa dan meminta penjelasan dari pemerintah desa.
Menanggapi hal ini, Camat Patokbeusi Aep Saepudin Subandi menyatakan, pihaknya akan menelusuri kebenaran laporan masyarakat dan menegaskan bahwa bansos harus disalurkan secara transparan dan tepat sasaran.
“Kami akan klarifikasi dan kumpulkan semua data. Kalau memang ada indikasi penyelewengan, tentu akan kami dorong untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Aep.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Komisi I, Elita Budiarti. Ia meminta agar warga berani melapor jika menemukan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial oleh aparat desa.
“Bantuan dari pemerintah itu untuk rakyat, bukan untuk disalahgunakan. Saya mendorong agar warga segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti,” tegas Elita yang datang langsung ke Desa Jatiragas, Kamis (10/7/2025).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPD Desa Jatiragas Hilir terkait tudingan penyelewengan ini.
Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut tuntas kasus yang merugikan warga miskin tersebut. (cdp)
