MUI Haramkan Vape, ASN hingga PPPK di Jabar Bakal Dilarang Menggunakannya

PASUNDANEKSPRES.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan kebijakan baru yang bakal membuat para pengguna rokok elektrik atau vape harus berpikir ulang, khususnya bagi mereka yang bekerja di lingkungan pemerintahan.
Pasalnya, Pemprov Jabar berencana melarang penggunaan vape bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN.
Rencana tersebut muncul setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.
Kebijakan ini tengah dipersiapkan melalui surat edaran yang sedang diproses oleh Pemprov Jabar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan aturan tersebut merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat sekaligus memperkuat kedisiplinan pegawai.
Menurutnya, sosialisasi mengenai larangan penggunaan vape juga mulai dilakukan melalui berbagai media publikasi dengan pesan ASN Jawa Barat Tanpa Vape.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, Kamis (12/11/2026).
MUI Resmi Haramkan Penggunaan Vape
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape pada 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Ketetapan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Jabar dalam menyiapkan aturan khusus bagi pegawai pemerintahan.
Bukan Hanya Soal Kesehatan, Ada Ancaman Penyalahgunaan Narkotika
Dedi Supandi menjelaskan, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan dampak kesehatan penggunanya.
Perangkat rokok elektrik juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran zat terlarang.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kedisiplinan serta merusak citra dan keteladanan ASN sebagai pelayan masyarakat.
Karena itu, Pemprov Jabar ingin memastikan seluruh pegawai memiliki lingkungan kerja yang sehat dan terbebas dari potensi penyalahgunaan narkotika.
Kebijakan tersebut nantinya berlaku tanpa membedakan status kepegawaian, baik PNS, PPPK maupun pegawai non-ASN.
Aturan dan Sanksi Masih Dibahas
Meski rencana pelarangan sudah disiapkan, Pemprov Jabar masih mematangkan sejumlah ketentuan teknis bersama Biro Hukum.
Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah cakupan pemberlakuan larangan tersebut.
Pemprov Jabar masih mengkaji apakah penggunaan vape hanya dilarang selama berada di lingkungan kantor dan jam kerja atau berlaku secara lebih luas, termasuk di luar kedinasan.
Selain itu, mekanisme penanganan pelanggaran, pembinaan pegawai, hingga penerapan sanksi berjenjang juga masih dibahas.
Penegakan aturan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan serta status kepegawaian masing-masing.
Dengan demikian, publik masih menunggu seperti apa bentuk final surat edaran tersebut, termasuk kapan aturan mulai diberlakukan.
Jika kebijakan ini resmi diterbitkan, lingkungan Pemprov Jabar berpotensi menjadi salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan larangan penggunaan vape secara khusus bagi seluruh pegawainya.
