Publik Pertanyakan Tunjangan Anggota DPRD Purwakarta, Capai Rp 50 Miliar per Tahun
PURWAKARTA-Gelombang kritikan atas gaji dan tunjangan untuk badan legislatif terus mengalir. Kali ini sejumlah mahasiwa dan aktifis di Purwakarta kerap berkumpul membahas isu tersebut.
Bahkan, berdasarkan informasi jika anggaran untuk 50 anggota DPRD Purwakarta per satu tahunnya sampai pada angka Rp 50 miliar dari APBD Purwakarta.
"Kami masih mencari data faktual info tersebut. Benarkah APBD Purwakarta harus terkuras senilai 50 miliar rupiah pertahun untuk membayar gaji staf sekertriat dewan, gaji dan tunjangan anggota dewan," ungkap Tri Sutrisna (32) salah seorang aktifis yang meminta nama organisasi kepemudaannya tidak dituliskan.
Dia menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan dari berbagai jenis tunjangan anggota DPRD Purwakarta yang sangat mencolok.
Di antaranya tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan dan tunjangan makan minum anggota dewan yang katanya mencapai ratusan juta per bulannya.
"Kami tidak mempersoalkan jika memang ada dana untuk menunjang komunikasi anggota dewan. Tapi kenyataannya, jangankan bertatap muka. Sampai hari ini, tidak sedikit anggota dewan yang tidak mau dan tidak tercatat secara terbuka nomor handphone nya. Sehingga dana komunikasi untuk anggota dewan dipakai komunikasi dengan siapa," ujarnya.
Bahkan, untuk tunjangan perumahan anggota dewan yang sampai hari ini, masyarakat tidak pernah menemui adanya unit rumah yang disewa anggota DPRD Purwakarta.
"Secara administrasi, anggaran tunjangan perumahan adalah untuk anggota dewan yang berdomisili jauh dari gedung dewan bisa menyewa rumah. Agar ketika ada urgensi rapat pembahasan untuk negara dan rakyatnya bisa mudah sampai ke lokasi rapat di gedung dewan, lalu dikemanakan uang tunjangan perumahan tersebut," lanjutnya.
Padahal, lanjut dia, dalam setiap kegiatan rapat baik yang bersifat umum maupun khusus, masih banyak anggota dewan yang tidak hadir dengan berbagai alasan.
Belum lagi soal tunjangan transportasi, sebagaimana penelusuran di lapangan. Pada periode 2024 ini, belum nampak adanya mobil dinas dewan ber plat merah.
Dimana sebelumnya, pada pimpinan dewan selalu ada mobil dinas ber plat merah.
"Kabarnya belum ada mobil dinas baru untuk pimpinan dewan, ada apa ini harus kita telusuri," pungkasnya.(mas/sep)
