Ramai-Ramai Tolak Pembangunan Data Center, Proyek di Indonesia, Malaysia hingga Thailand Disetop
PASUNDANEKSPRES.ID – Pembangunan pusat data atau data center tengah mengalami lonjakan besar di Asia Tenggara. Namun, di balik derasnya investasi dan ambisi menjadi pusat infrastruktur digital dunia, gelombang penolakan warga justru semakin menguat.
Sejumlah proyek pusat data di Indonesia, Malaysia, hingga Thailand bahkan harus menghadapi penghentian pembangunan, penangguhan izin, hingga protes masyarakat. Persoalan utamanya hampir serupa, mulai dari krisis air bersih, polusi debu, hingga ancaman lonjakan konsumsi listrik.
Di Indonesia, salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan pusat data milik BDX di kawasan Jatiluhur, Jawa Barat. Proyek tersebut resmi dihentikan karena belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Persoalan lain muncul di Nongsa, Batam. Sejumlah warga menyampaikan protes akibat gangguan pasokan air bersih yang diduga berkaitan dengan pembangunan pusat data di kawasan tersebut.
Gangguan distribusi air dilaporkan telah berlangsung selama berbulan-bulan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa ekspansi industri digital justru mengancam kebutuhan dasar warga sekitar.
Thailand Hentikan Puluhan Proyek Data Center
Gelombang penolakan juga terjadi di Thailand. Pemerintah setempat dilaporkan menghentikan 49 proyek pusat data dan menangguhkan persetujuan terhadap 117 proyek selama September 2026.
Langkah tersebut diambil menyusul minimnya detail regulasi serta sistem pemantauan terhadap pembangunan pusat data.
Tak hanya persoalan administrasi, sejumlah proyek di Koridor Ekonomi Timur atau Eastern Economic Corridor (EEC) juga mendapat penolakan warga.
Masyarakat khawatir pembangunan pusat data dan kawasan industri akan semakin membebani cadangan air yang kondisinya mulai menipis.
Sementara itu, di Johor, Malaysia, warga bahkan menggelar aksi protes di depan kantor ZData Technologies asal China pada Februari lalu.
Aksi tersebut dipicu oleh polusi debu dari aktivitas konstruksi yang berdekatan dengan permukiman. Warga juga menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan terhadap ketersediaan air bersih.
Asia Tenggara Jadi Magnet Investasi Data Center
Ironisnya, Asia Tenggara saat ini justru menjadi salah satu kawasan paling agresif dalam pengembangan infrastruktur pusat data.
Perusahaan real estat Cushman & Wakefield mencatat Asia Tenggara menyumbang sekitar 50 persen dari total kapasitas pusat data yang dibangun di kawasan Asia Pasifik. Malaysia dan Thailand menjadi dua negara dengan porsi pengembangan yang besar.
Sebelumnya, Singapura merupakan pusat data center terkemuka pada dekade 2010-an. Namun, negara tersebut sempat memberlakukan moratorium pembangunan pusat data pada 2019 hingga 2022 karena tingginya kebutuhan listrik dan air.
Kemunculan teknologi Large Language Models (LLM) serta ledakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) kemudian mendorong perusahaan teknologi mencari lokasi baru untuk membangun pusat data.
Malaysia menjadi salah satu negara yang paling diuntungkan. Kapasitas pusat data di negara tersebut melonjak hingga 10 kali lipat dalam tiga tahun, mencapai 1.110 MW pada 2026. Selain itu, terdapat tambahan kapasitas 3.088 MW yang sedang dibangun atau masuk dalam rencana pengembangan.
Indonesia juga tidak mau ketinggalan. Rencana pengembangan pusat data berkapasitas 1.699 MW disiapkan di kawasan Jakarta Raya, sementara Batam dikembangkan sebagai pusat data sekunder.
Bahkan, Microsoft dilaporkan membangun lima pusat data di Indonesia sebagai bagian dari investasi senilai US$1,7 miliar.
Konsumsi Listrik dan Air Jadi Ancaman Serius
Di balik peluang ekonomi yang besar, pembangunan pusat data menyimpan persoalan lingkungan yang tidak bisa dianggap sepele.
Salah satu ancaman terbesarnya adalah konsumsi listrik. Berdasarkan perkiraan konsultan energi Wood Mackenzie, operasional pusat data di Johor telah menyumbang sekitar 24 persen dari total konsumsi listrik wilayah tersebut.
Angka itu diperkirakan meningkat hingga 40 persen pada 2035.
"Pertumbuhan pesat pembangunan pusat data di Johor berpotensi menciptakan hambatan pada jaringan listrik lokal, sekaligus meningkatkan kebutuhan akan pembaruan jaringan transmisi dan kapasitas pasokan listrik baru," kata Analis Riset Wood Mackenzie, Alvin Tan, dikutip dari The Guardian, Senin (9/11/2026).
Kekhawatiran serupa disampaikan Menteri Energi Thailand, Akanat Promphan. Menurutnya, pusat data membutuhkan pasokan energi dalam jumlah sangat besar, termasuk listrik yang bersumber dari gas impor dengan harga mahal.
Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut, ia menilai perlu adanya kategori pengguna listrik baru dengan skema tarif yang lebih tinggi.
Namun, persoalan tidak berhenti pada kebutuhan energi. Konsumsi air untuk mendinginkan perangkat dan menjaga suhu operasional pusat data juga menjadi perhatian.
Wilayah Johor yang rentan mengalami kekeringan diperkirakan membutuhkan hingga 675 juta meter kubik air per hari untuk operasional pusat data.
Sementara itu, perusahaan riset Tenggara Strategics mengungkapkan konsumsi air pusat data di Indonesia berpotensi lebih tinggi karena banyak fasilitas berada di dataran rendah dengan kondisi cuaca panas dan lembap.
Di Thailand, kondisi Waduk Khlong Luang di Chonburi juga menjadi perhatian. Waduk yang menjadi salah satu sumber air utama bagi kawasan industri Koridor Ekonomi Timur tersebut dilaporkan semakin dangkal dan berada di bawah tekanan kebutuhan industri.
Direktur Penelitian EEC Watch, Somnuck Jongmeewasin, menyebut waduk tersebut sebagai salah satu titik paling rawan.
"Waduk Khlong Luang di Chonburi merupakan titik rawan utama. Meski kondisi waduk sudah dangkal dan berada di bawah tekanan berat, pihak berwenang tetap mengalirkan air ke kawasan industri," jelasnya.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa investasi pusat data tidak hanya membutuhkan lahan dan teknologi canggih. Ketersediaan listrik, air, serta perlindungan lingkungan juga menjadi faktor penting.
Jika tidak diatur dengan ketat, ambisi menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat infrastruktur digital dunia berpotensi berbenturan dengan kebutuhan dasar masyarakat di sekitarnya.
