September 2026! Kontroversi Data Center Al Jabar di Jatiluhur dan Respons Pihak Terkait

PASUNDAN EKSPRES.ID – Pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mulai mendapat sorotan setelah proyek tersebut resmi memasuki tahap pembangunan.

Perdebatan muncul terutama terkait kebutuhan sumber daya, potensi dampak lingkungan, serta transparansi informasi mengenai proyek berskala besar tersebut.

Proyek yang menjadi sorotan itu merupakan AI Campus 2 atau CGK4 milik BDx Data Centers. 

Groundbreaking dilakukan pada 22 September 2026 dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.

BDx menyebut kampus data center tersebut nantinya memiliki kapasitas hingga 640 megawatt (MW). 

Isu inilah yang kemudian menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kontroversi data center al jabar.

Sorotan tersebut tidak muncul karena pembangunan dihentikan atau dinyatakan bermasalah, melainkan karena adanya pertanyaan mengenai dampak operasional fasilitas dan keterbukaan kajian yang menyertainya.

Kontroversi Data Center Al Jabar Di Jatiluhur

BDx merancang CGK4 sebagai kawasan pusat data yang ditujukan untuk kebutuhan komputasi AI berdensitas tinggi.

Kawasan tersebut direncanakan memiliki enam gedung yang dibangun secara bertahap selama sekitar tiga tahun.

Untuk tahap awal, pembangunan Gedung 1 sudah dimulai.

Gedung tersebut dirancang menyediakan kapasitas IT hingga 120 MW, sementara fase pertama yang telah dikontrak ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027. 

Dari sisi kelistrikan, BDx menyatakan CGK4 mendapat dukungan kapasitas jaringan sebesar 845 MVA dari PLN.

Angka tersebut menjadi bagian dari lebih dari 1,2 GVA kapasitas listrik yang telah diamankan BDx untuk berbagai kawasan data center siap-AI di Indonesia. 

Lokasi proyek juga menjadi perhatian karena CGK4 berada sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur.

BDx menyebut fasilitas tersebut akan menggunakan sistem pendinginan direct-to-chip liquid cooling, yang dirancang untuk mendukung kepadatan hingga 500 kilowatt per rak. 

DPRD Jabar soroti kebutuhan air

Sorotan terhadap proyek tersebut muncul dari Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah.

Ia meminta agar pembangunan tidak hanya dilihat dari nilai investasi dan potensi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari dampak operasionalnya.

"Kalau bicara soal ketenagakerjaan, kami di Komisi V tentu gembira. Konon menyerap hingga 3.000 tenaga kerja, apalagi per Agustus 2026 PHK di Jabar sampai di angka 10 ribuan lebih. Tapi tentu, apakah penyerapan tenaga kerja itu sebanding dengan efek data center AI tersebut?" kata Maulana dalam keterangannya, Minggu, 27 September 2026.

Maulana terutama menyoroti kebutuhan air. Pusat data dengan kapasitas besar membutuhkan sistem pendinginan agar perangkat komputasi dapat beroperasi secara stabil.

Karena lokasi proyek berada di Jatiluhur, ia meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebutuhan sumber daya tersebut akan dipenuhi dan bagaimana dampaknya terhadap fungsi air di kawasan tersebut.

"Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya," ujar Maulana. 

Waduk Jatiluhur ikut menjadi perhatian

Pertanyaan mengenai air menjadi lebih sensitif karena Waduk Jatiluhur memiliki fungsi penting bagi kebutuhan irigasi pertanian di wilayah sekitar.

Maulana mengatakan kebutuhan industri harus memperhatikan fungsi sumber daya air yang sudah berjalan.

Ia menyebut Waduk Jatiluhur digunakan untuk mengairi lahan pertanian di sejumlah wilayah, termasuk Karawang, Subang dan Bekasi.

"Sebagaimana fungsi awalnya, Waduk Jatiluhur digunakan untuk mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 240.000 hektare di wilayah Karawang, Subang, Bekasi, dan sekitarnya. Jadi, hak atas air bagi petani harus didahulukan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air," ucap Maulana. 

Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar munculnya sorotan terhadap proyek data center AI di Jatiluhur.

Namun, kebutuhan air aktual CGK4 dan dampak operasionalnya perlu dibedakan dari angka penggunaan air data center secara umum.

Sampai 28 September 2026, belum ada keterangan dalam sumber yang ditemukan yang menyatakan bahwa CGK4 telah menggunakan air dalam kapasitas operasional penuh, karena fasilitas tersebut masih dalam tahap pembangunan.

DPRD pertanyakan koordinasi

Selain persoalan lingkungan, Maulana juga mempertanyakan komunikasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat terkait proyek tersebut.

"Saya bertanya ke lintas komisi yang ada di DPRD Jawa Barat, banyak yang tidak tahu. Meskipun katanya ini program pemerintah pusat, setidaknya secara izin, AMDAL, pembangunan, dan alur benefit ada pembahasan di DPRD Jawa Barat. Lagi-lagi gubernur tidak ada koordinasi dengan legislatif," tegasnya. 

Pernyataan itu merupakan pandangan Maulana sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Sementara itu, sumber resmi BDx menyebut pembangunan CGK4 telah dimulai dan proyek tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat serta Bupati Purwakarta saat groundbreaking. 

Dengan kondisi tersebut, isu koordinasi, kajian lingkungan dan mekanisme pemanfaatan sumber daya menjadi bagian yang masih mendapat perhatian dalam perkembangan proyek.

BDx sebut proyek untuk infrastruktur AI

Di sisi perusahaan, BDx menempatkan CGK4 sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur AI di Indonesia.

CEO BDx Data Centers Mayank Srivastava menyebut proyek tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung kebutuhan AI.

"Indonesia is entering a new phase of digital and AI development, and CGK4 is a long-term investment in the infrastructure that phase requires," kata Mayank dalam keterangan resmi BDx pada 22 September 2026. 

Sementara itu, CEO BDx Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung perusahaan lokal, instansi pemerintah dan pengembang dalam menjalankan beban kerja AI di dalam negeri.

"Ini adalah langkah nyata bagi ekonomi digital Indonesia. Kami menghadirkan infrastruktur AI yang berdaulat dan berdensitas tinggi bersama para mitra nasional," ujar Agus. 

BDx juga menyebut CGK4 tengah menjajaki jalur energi rendah karbon, termasuk pengaturan pemanfaatan tenaga air bersama Perum Jasa Tirta II.

Perusahaan menyatakan fasilitas tersebut memperoleh pasokan listrik melalui jaringan nasional PLN. 

Nilai investasi dan lapangan kerja

Proyek CGK4 disebut memiliki nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun dan berpotensi membuka sekitar 2.000 hingga 3.000 lapangan kerja secara bertahap.

Angka penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu sisi ekonomi yang disoroti dalam pembahasan proyek.

Namun, bagi DPRD Jabar, angka investasi dan tenaga kerja perlu berjalan bersama dengan keterbukaan mengenai dampak lingkungan.

Pertanyaan mengenai penggunaan air, air buangan, kebisingan, emisi karbon serta tata kelola pembangunan masih menjadi bagian dari sorotan yang disampaikan pada 27 September 2026. 

Sampai 28 September 2026, pembangunan CGK4 masih berlangsung.

Gedung pertama ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027, sedangkan keseluruhan kampus dengan enam gedung direncanakan dikembangkan secara bertahap dalam sekitar tiga tahun.