Usai Rame jadi Sorotan, DPRD Jabar Evaluasi Tunjangan Perumahan ke Kemendagri
BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bergerak cepat dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang tengah menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan hasil kesepakatan rapat pimpinan fraksi.
Pihaknya menilai momen evaluasi kali ini sangat tepat karena bersamaan dengan proses penilaian APBD Perubahan Jawa Barat di Kemendagri.
“Sebagai tindak lanjut rapat pimpinan, kami menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat untuk menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan yang selama ini diterima. Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tersebut ke Kemendagri,” ujar Iswara, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, evaluasi tunjangan perumahan tidak hanya berlaku di Jawa Barat, tetapi juga untuk seluruh anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
“Kemendagri akan menindaklanjuti secara menyeluruh. Jadi bukan hanya Jawa Barat, semua DPRD di Indonesia akan melalui proses evaluasi serupa,” tegasnya.
Meski belum ada jadwal pasti terkait hasil evaluasi tersebut, Iswara menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi daerah pertama yang mengirimkan laporan evaluasi ke pemerintah pusat.
Sebelumnya, DPRD Jabar menyatakan komitmennya untuk transparan dalam isu tunjangan perumahan.
Iswara menambahkan, karena tunjangan tersebut termasuk dalam belanja APBD, maka kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi ada di tangan Kemendagri.
“Kami sepakat dan siap jika tunjangan perumahan harus dievaluasi. Karena melekat dalam APBD, maka kewenangan evaluasi berada di kementerian, dan kami mendukung penuh langkah tersebut,” pungkasnya. (idr)
