Pasundan Ekspres
Today

© 2026 Pasundan Ekspres Media

Usai Rame jadi Sorotan, DPRD Jabar Evaluasi Tunjangan Perumahan ke Kemendagri

I
Indrawan SetiadiEditor: Indrawan Setiadi
|15:55 WIB
Bagikan:
Usai Rame jadi Sorotan, DPRD Jabar Evaluasi Tunjangan Perumahan ke Kemendagri
Tangkapan layar https://dprd.jabarprov.go.id

BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bergerak cepat dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang tengah menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan hasil kesepakatan rapat pimpinan fraksi.

Pihaknya menilai momen evaluasi kali ini sangat tepat karena bersamaan dengan proses penilaian APBD Perubahan Jawa Barat di Kemendagri.

“Sebagai tindak lanjut rapat pimpinan, kami menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat untuk menyerahkan hasil evaluasi tunjangan perumahan yang selama ini diterima. Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tersebut ke Kemendagri,” ujar Iswara, Kamis (11/9/2025).

Menurutnya, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, evaluasi tunjangan perumahan tidak hanya berlaku di Jawa Barat, tetapi juga untuk seluruh anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

“Kemendagri akan menindaklanjuti secara menyeluruh. Jadi bukan hanya Jawa Barat, semua DPRD di Indonesia akan melalui proses evaluasi serupa,” tegasnya.

Meski belum ada jadwal pasti terkait hasil evaluasi tersebut, Iswara menegaskan bahwa Jawa Barat menjadi daerah pertama yang mengirimkan laporan evaluasi ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, DPRD Jabar menyatakan komitmennya untuk transparan dalam isu tunjangan perumahan.

Iswara menambahkan, karena tunjangan tersebut termasuk dalam belanja APBD, maka kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi ada di tangan Kemendagri.

“Kami sepakat dan siap jika tunjangan perumahan harus dievaluasi. Karena melekat dalam APBD, maka kewenangan evaluasi berada di kementerian, dan kami mendukung penuh langkah tersebut,” pungkasnya. (idr)

Berita Terbaru

Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Respons Polemik Putusan MK, Jimly Asshiddiqie Usulkan Syarat Ijazah Capres-Cawapres Dihapus

Nasional1 menit lalu
Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Industri Berkembang, Sejauh Mana Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Subang?

Headline3 menit lalu
Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Ketua TP PKK Subang Ajak Warga Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

Subang12 jam lalu
Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Jelang Musim Tanam, Pemdes Bendungan Bersihkan Irigasi Sawah

Subang13 jam lalu
Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Lewat Polidik jadi Sarana Edukasi, Dialog Interaktif, Polisi Dengarkan Langsung Curhatan Pelajar

Purwakarta13 jam lalu
Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Sambut 60 Peserta Magang Hub, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN Ajak Peserta Berikan Kontribusi Nyata

Nasional16 jam lalu
Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah

Nasional16 jam lalu
Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Samsat Keliling Subang Sore Hari Hadir di Alun-Alun, Ini Jadwalnya

Subang18 jam lalu
Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Negara Kejar Penerimaan Pajak, Mengapa Kekayaan Para Miliarder Belum Dimaksimalkan?

Nasional18 jam lalu
Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Eks Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Nasional19 jam lalu