Viral Video Dugaan Penganiayaan Petugas SPPG di Bogor, BGN Turun Tangan

PASUNDAN EKSPRES.ID — Video dugaan penganiayaan terhadap seorang petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang pria dicambuk berulang kali hingga terdengar meminta ampun. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 14 Oktober 2026, itu kini menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN).

Kasus penganiayaan petugas SPPG tersebut diduga melibatkan dua personel yang bertugas di wilayah Purwakarta.

Korban berinisial RAN diketahui menjabat sebagai Kepala SPPG, sedangkan pria yang diduga melakukan kekerasan berinisial GD merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Purwakarta.

Kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian di kawasan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, untuk memeriksa tempat kejadian perkara (TKP).

Informasi mengenai dugaan penganiayaan petugas sppg itu kemudian berkembang setelah rekaman video menyebar di media sosial.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Ipda Imam, mengungkapkan identitas pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Diduga pelaku penganiayaan adalah Kordinator Wilayah Purwakarta Gilang Dewata dan korban adalah salah satu Kepala SPPG Purwakarta Rizko Arjuna Nugraha,” kata Imam, seperti diberitakan detikNews pada 16 Oktober 2026.

Meski identitas keduanya telah disampaikan dalam pemberitaan, dugaan keterlibatan tersebut tetap perlu dibedakan dari penetapan kesalahan melalui proses hukum.

Kronologi Dugaan Penganiayaan Petugas SPPG di Bogor

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu sore, 14 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, di lingkungan kantor KPPG Bogor.

Berdasarkan rekaman video yang beredar, seorang pria terlihat berada dalam posisi tiarap ketika pria lainnya melakukan pencambukan menggunakan benda yang diduga menyerupai selang.

Dalam video tersebut, korban tampak kesakitan dan berulang kali meminta ampun. Sejumlah orang terlihat berada di sekitar lokasi ketika kejadian berlangsung.

Kepala KPPG Bogor, Haidir, membenarkan adanya perselisihan antara dua personel SPPG asal Purwakarta.

Menurut keterangannya kepada media, kedua pihak datang ke kantor KPPG Bogor untuk keperluan dinas.

Haidir mengatakan dirinya sedang berada dalam rapat ketika mendengar suara teriakan dari luar ruangan.

Ia kemudian keluar untuk melihat situasi dan mendapati dua personel SPPG tengah berselisih.

“Dua-duanya adalah anggota SPPG, yang satu adalah kepala dapur dan yang satu lagi sedang tidak memegang dapur. Keduanya sedang datang ke kantor KPPG karena memang ada urusan dinas yang ingin mereka kerjakan,” kata Haidir.

Haidir juga menyatakan bahwa persoalan yang memicu perselisihan masih perlu didalami.

Ia belum memastikan apakah peristiwa tersebut berkaitan dengan masalah pribadi yang telah terjadi sebelumnya atau kesalahpahaman saat keduanya berada di kantor.

Polisi Periksa Lokasi Kejadian

Polresta Bogor Kota bersama Polsek Bogor Utara telah mendatangi lokasi setelah video dugaan penganiayaan tersebut beredar. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran kejadian dan menggali keterangan dari pihak terkait.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Imam membenarkan adanya dugaan penganiayaan yang melibatkan personel SPPG Purwakarta. Polisi juga meminta keterangan dari Kepala KPPG Bogor mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan kantornya.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Haidir kepada polisi, kedua pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah. Namun, penyelesaian internal tersebut tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk memeriksa dugaan kekerasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hingga informasi yang dihimpun dalam pemberitaan ini, belum terdapat keterangan resmi yang cukup untuk memastikan hasil akhir proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Perkembangan penyelidikan dan status penanganan perkara tetap perlu merujuk pada keterangan kepolisian.

BGN Investigasi dan Copot Korwil SPPG Purwakarta

Badan Gizi Nasional menanggapi serius beredarnya video dugaan penganiayaan di lingkungan KPPG Bogor. Lembaga tersebut menyatakan telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi serta mengumpulkan fakta terkait peristiwa itu.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menyampaikan bahwa setiap bentuk kekerasan harus ditangani secara serius sesuai ketentuan yang berlaku.

“BGN menaruh perhatian serius terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan KPPG Bogor. Kami telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta-fakta terkait. Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Tysa, sebagaimana diberitakan [ANTARA pada 18 Oktober 2026

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi BGN, Rahman, juga menyampaikan langkah kepegawaian terhadap personel yang terkait dengan kejadian tersebut. Salah satu tindakan yang diumumkan adalah penanganan status jabatan GD sebagai Koordinator Wilayah SPPG Purwakarta melalui mekanisme sidang etik.

Perkembangan terbaru diberitakan detikcom pada Senin, 19 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, GD disebut telah dicopot dari jabatannya dan akan menjalani sidang kode etik di BGN Pusat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan internal lembaga. BGN menegaskan bahwa personel yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menjaga profesionalitas, menaati aturan kepegawaian, dan menjunjung etika dalam menjalankan tugas.

Kedua Pihak Disebut Telah Berdamai

Haidir sebelumnya menyebut kedua personel SPPG telah berdamai sebelum meninggalkan kantor KPPG Bogor. Meski demikian, pihak KPPG tetap memberikan teguran kepada personel yang diduga melakukan kekerasan dan berkoordinasi dengan pimpinan pusat untuk meminta arahan mengenai sanksi.

“Secara langsung kami sudah menegur dengan keras anggota SPPG tersebut. Yang kedua, kami juga berkoordinasi dengan pimpinan pusat kami di Jakarta untuk melaporkan insiden ini dan meminta arahan terkait sanksi, seperti apa yang nantinya akan diberikan,” kata Haidir dalam pemberitaan IDN Times.

BGN juga menyatakan bahwa penanganan internal harus didasarkan pada hasil investigasi dan fakta yang diperoleh.